Undang-undang RI nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama : dilengkapi komp…

Dengan berlakunya Undang-undang tentang peradilan agama, kita akan memiliki peradilan agama yang penuh mandiri, sejajar dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain.

Corporate ethics and crime

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-8039-1405-9

Deskripsi Fisik

189 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.168 097 3 Cli c

Hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan empat …

Buku ini membahas tentang, memantapkan fungsi pengawasan sebagai upaya penyeimbangan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka peningkatan kinerja perdilan.

Bahan rapat anggaran sekretaris Mahkamah Agung RI dengan komisi III DPR-RI te…

Sasaran yang akan dicapai adalah sebagaimana prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan, sasaran nasional dalam rangka pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menurunnya tindak pidana korupsi yang tercermin dari (1) tumbuhnya iklim takut korupsi ; (2) meningkatnya indek persepsi korupsi ; dan (3) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan kor…

The Wihte - Collar Crime Explosion

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-07-039520-9

Deskripsi Fisik

xi, 212 hlm.; 23,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.168 097 3 Mag w

White collar crime detection and prevention

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-13-017260-X

Deskripsi Fisik

xx, 547 hlm.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.168 097 3 Bin c

Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) da…

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terhadap adanya perbedaan tafsir mengenai ajaran agama yang atau menyimpang. Delik agama merupakan salah satu kelompok delik yang bersifat subjektif dan tindak pidana terhadap agama mendasarkan kepada penilaian subjektif. Oleh karena itu, perlu diobjektivisir dengan menggunakan ukuran objektif dalam melakukan penafsiran terhadap agama atau kitab suc…

Hukum Pertambangan

Dalam konteks hukum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan negara berarti penolakan praktik pemilikan milenial (bahan galian) secara pribadi. hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya. di Indonesia pemegang hak atas tanah tidak bisa mengklaim kepemiilikan atas bahan galian yang terdapat di bawah tanahnya. kon…

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (PP RI Nomor 23…

Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkadang didalam belum merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Kamus Hukum Ekonomi

Kamus hukum ekonomi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap kata, istilah-istilah dan ungkapan yang terkait dengan bidang hukum pada umumnya dan hukum ekonomi secara khusus yang diambil dari berbagai sumber, termasuk perundang-undangan. Disusun secara alfabetis dari A sampai Z dalam bahasa Indonesia, kamus ini menguraikan makna dan istilah-istilah yang terkait dari sebuah kata, isti…