Dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, menyarakan suatu tindakan dan tindakan faktual harus berdasarkan hukum, baik yang dilakukan seseorang maupun tindakan yang dilakukan Penyelenggara Administrasi Pemerintahan (AP) harus berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan per UU dan AALIPB. Cakupan AP begitu luas sehingga diperlukan pengaturan yang mengatur tindakan AP dan perlindungan hukum terhad…
Buku ini berisi kerangka secara menyeluruh lembaga-lembaga Negara dalam organisasi ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, buku ini juga menguraikan fungsi dan kedudukan masing-masing lembaga dalam keseluruhan organisasi ketatanegaraan. Pembahasan ini dimaksudkan agar setiap penyelenggara Negara dan warga Negara, termasuk pejabat Negara, ahli hukum, ahli politik, dan peminat masalah ketatanegaraa…
Pada era reformasi, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan amandemen pada konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perubahan pada fungsi dan kedudukan masing-masing lembaga negara serta munculnya berbagai lembaga negara baru. Dalam buku ini secara komprehensif menguraikan perkembangan da…
Pada laporan rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI berisi tentang pandangan terhadap upaya pemerintah menggagas undang-undang administrasi pemerintah dalam laporan ini penulis memandang upaya pemerintah dalam mewujudkan gagasannya tentang UU administrasi pemerintah dalam aspek segi kebijakan dan politik perundang-undangan, aspek informasi birokasi, aspek penegakan hukum dalam kaitannya dengan …
Buku ini membahas tentang laporan keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahunan tahun anggaran 2014, penjelasan atas pos-pos laporan realisasi angaran. penjelasan atas pos-pos
Buku uraian jabatan inimerupakan penjabaran dari keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor: UP-IV/127/PSJ/SK/VII1996 tanggal 10 Juli 1996 tentang kepnaiteraan/sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RIyang membahan nama jabatan, rumusan tugas, rincian tugas, hasil kerja, bahan kerja, perlengkapan kerja, tanggung jawab, wewenang dan syarat jabatan. buku uraianjabatan ini juga me…
Buku ini menguraikan perkembangan pemahaman manusia terhadap azas negara hukum. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna negara hukum tidaklah statis, tetapi dinamis. Pada perkembangan terakhir, asas negara hukum melahirkan ajaran diskreasi yang akhirnya melahirkan ajaran peraturan kebijakan. Ajaran peraturan kebijakan melahirkan ajaran asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Prosiding ini membahas tentang berbagai macam masalah mengenai hukum tata usaha negara disetiap daerah dan juga memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang diajukan mengenai hukum tata usaha negara
Statistik penegakan hukum 2007 disusun untuk menyajikan data statistik Lembaga Peradilan, Lembaga Kejaksaan dan KPK tahun tahun 2007. Buku ini adalah buku pertama dari rangkaian seri buku penegakan hukum yang akan diterbitkan juga untuk tahun - tahun berikutnya.
Buku ini merupakan pengantar Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum Tata Negara dalam perkembangannya di Indonesia.