Untuk melakukan pengkajian atas yurisprudensi MA dan putusan MK terkait upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan bebas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah dilakukan penelitian atas tiga permasalahan pokok, yaitu pertama apa yang menjadi dasar ontologis, ratiolegis, yang terkandung dalam pasal 67 dan 244 KUHAP yang menyatakan putusan bebas tidak boleh dibanding dan dikasasi. …
Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) dapat menjadi instrumen yang efektif bagi upaya pemulihan kerugian negara melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan hasil dari tindak pidana. artinya negara dapat merampas kekayaan milik terdakwa yang tidak mampu dibuktikan asal usul peroleha…
Masalah sentral atau utama dalam buku ini berfokus pada tidak pidana, pertanggung jawaban pidana, pidana dan pemidanaan yang menjadi dasar dalam mempelajari hukum pidana ( KUHP ),ketiga masalah sentral tersebut akan selalu dibicaraakan dalam memahami,mengkritisi setiap peraturan perundang-undangan di luar hukum pidana namun bersanksi pidana.
Rapat Kerj aNAsional tahun 2009 yang dilakukan di Palembang membahas tentang pemecahan masalah hukum dalam praktek di PN/PT bidang pidana umum yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Buku ini berbentuk tabel dengan pembahasan singkat dan jelas sehingga memudahkan pembaca dalam memahami pemecahan maslah hukum yang dibahan di buku ini.
Buku II cetakan pertama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI merupakan buku yang membahas pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pada peradilan pidana umum. Teknis administrasi mulai dari penerimaan perkara, mendaftar perkara banding sampai dengan putusan, ini dibahas dengan jelas dibuku ini.
Buku ini berisi kumpulan artikel mengenai aspek hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum Islam. Kumpulan artikel ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian 1 membahas mengenai Arbitrase internasional dan kompetensi pengadilan negeri; Bagia 2 membahas tentang Sosialisasi penegakan syariah Islam menuju Rahmatan Lil'alamin; Bagian 3 membahas Konsep sosial politik umat Islam dalam perspektif nasional d…
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal dengan undnag-undang nomor 8 tahun 1981, LN 1981 nomor 76, mulai berlaku sejak tanggal 31 DEsember 1981. KUHAM menggantikan Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia. Kitab yang disebut karya agung bangsa Indonesia ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan,…