Buku ini mengkaji korupsi di Indonesia melalui pendekatan normatif keagamaan dimana hukum pidana islam sebagai sebuah disiplin ilmu Islam yang membahas persoalan kriminalitas.
Buku ini berisi ajakan untuk mengetahui gejala-gejala awal atau dini bagaimana suatu korupsi dilakukan oleh para koruptor di lingkungan kehidupan kita semua mulai dari institusi terendah (kelurahan) sampai dengan lembaga-lembaga negara.
Buku ini berisi pengajuan judicial review surat edaran direktur jenderal permasyarakatan nomor Pas-HM. 01.02-42; pendapat para sarjana hukum mengenai Monatorium; pendapat penulis dan kawan kawan tentang kejahatan jabatan; dan dengan pendapat Prof. Dr. O. C. Kaligis, S. H., M.H. ke DPR mengenai Monatorium.
Pokok bahasan buku ini berisi mengenai pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah, Hukum Agrarian Kolonial, Hukum Agraaria Nasional, Hak Penguasaan Atas Tanah, Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Land Reform, Penatagunaan Tanah, dan Pendaftaran Tanah. Buku ini disusun berdasarkan pendekatan historis, diawali dari hukum agraria yang berlaku pada masa penjajahan Belanda hingga berlakunya UU No.5 Tahun…
Pokok bahasan buku ini berisi mengenai pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah, Hukum Agrarian Kolonial, Hukum Agraaria Nasional, Hak Penguasaan Atas Tanah, Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Land Reform, Penatagunaan Tanah, dan Pendaftaran Tanah. Buku ini disusun berdasarkan pendekatan historis, diawali dari hukum agraria yang berlaku pada masa penjajahan Belanda hingga berlakunya UU No.5 Tahun…
Buku ini mendasarkan penelitian pada kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. pembahasan dalam buku ini diawali dengan uraian mengenai dasar ilmiah penelitian hukum normatif. selanjutnya dijelaskan perihal prosedur mencari dan menemukan bahan-bahan hukum. Pengolahan dana ana…
Dalam tulisan ini dikaji tentang penerapan hukum baik dalam tindak pidana, tindak pidana khusus dan tindak pidana militer, sehingga tidak terjadi disparitas terhadap putusan hakim, dan kualitas putusan akan sesuai dengan perkembangan itu sendiri, dengan kata lain persamaan persepsi dalam penerapan hukum akan meningkatkan kualitas putusan.
Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki birokrasi sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks, dan tunduk pada pembuat peran formal. Dalam menjalankan fun…
Buku ini secara umum menggambarkan gagasan-gagasan bagaimana cara berhukum dan memandang hukum dalam perspektif masing-masing generasi. Di bagian awal buku ini dipaparkan tentang arah pembangunan hukum di Indonesia. Bagian ini menyadarkan bahwa hukum akan selalu berkelindan dengan persoalan keadilan, keberagaman, kemiskinan, ideologi negara, persoalan politik dan sosial kemasyarakatan lainnya. …
Buku ini berisi permalasalahan hukum bidang perdata dari lingkungan peradilan seluruh Indonesia.