Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi yang sangat tinggi sehingga tercapai pembangunan nasional Indonesia terdepan lebih maju dan berguna bagi Rakyat Indonesia.
Tindak Pidana Korupsi Telah Menimbulkan Kepuasan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa.
Buku ini membahas tentang putusan-putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi, baik yang diputus oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( TIPIKOR ) maupun Pengadilan Negeri lainnya, antara lain meliputi kasus-kasus, Suwandi Abdul Fatah, Rusadi Kartaprawira, Komjen. Polisi Suyitno Landung, ECW. Noloe, Ali Mazi, dan Andy Rachman Alamsyah.
Buku ini disusun untuk memenuhi tugas sebagai bagian dari Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) xvii-Lembaga Ketahanan Nasional Rep. Indonesia th. 2009 yang akan menjadi bahan dalam Rangka penyelenggraan seminar nasional yang dilaksanakan pada tgl 28 Juli 2009. Naskah ini merupakan hasil kerja bersama seluruh peserta PPSA dengan bimbingan yang cukup ketat dari Badan Konsultan.
Merupakan intisari dari disertasi pengarang yang berjudul implementasi ajaran sifat melawan hukum material dalam tindak pidana korupsi dihubungkan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 003/iv-puu/2006" pada saat menyelesaikan program doktor bidang ilmu hukum dengan meraih predikat cumlaude di universitas padjadjaran agustus 2010 namun demikian buku ini tidak seluruhnya memindahkan apa yang d…
Korupsi merupakan masalah global dan merupakan musuh bersama bagi negara-negara di dunia dengan munculnya konvensi united nations convention against corruption (UNCAC) dimana indoensia sudah mengikat dari pada konvensi ini dalam kaitannya dengan kompensasi bagi pihak yang dirugikan telah diatur di dalam pasal 35 UNCAC konsep kompensasi atas kerugian yang diderita akibat sebuah tindak pidana jug…
Pembaharuan hukum pidana dalam menanggulangi masalah korupsi terhadap BUMN persero harus dilakukan secara komprehensif yang meliputi legal substance , dan legal culture meskipun faktanya undang-undang merupakan aspek penting yang akan menentukan bekerjanya sistem peradilan pidana penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi yang terkait dengan BUMN Persero ternyata masih menjadi dilema para haki…
BibliografirnIndex
Bibliografi
Bibliografi : hlm. 229