Proyek pembinaan tehnis yustisial
Undang-undang no.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman menggantikan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. undang-undang No.5 tahun 2004 memuat perubahan terhadap berbagai substansi Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. perubahan tersebut, disamping guna disesuaikan denga…
Profesi hukum bukan saja menyangkut kepentingan individu tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Oleh karena aitu, perlindungan kepentingan probadi dan kepentingan umum selain diatur oleh perangkat hukum juga terpulang pada aturan-aturan hidup manusia yang tidak tertulis yakni agama, moral, dan etika. Dengan mengulas profesi hukum itu sendiri, ukuran baik dan buruk, keadilan, serta hak asasi d…
Kajian ini disusun dengan menyoroti permasalahan utama kesenjangan pengaturan hak keuangan dan fasilitas yang didapatkan hakim ad hoc, serta penyesuaian hak keuangan dan fasilitas yang diberikan, dengan kebutuhan hidup serta tantangan risiko kerja yang dialami hakim ad hoc saat ini.
Komisi yudisial dibentuk untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan peningkatan integritas kapasitas dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. akan tetapi, alih-alih menjalankan kewenangannya untuk mengawasi hakim, muncul permasalahan berupa gesekan dengan lembaga peradilan (Mahkamah AGung). Pasa…
Buku ini membahas tentang evaluasi penyelenggaraan diklat sertifikasi hakim pada pusdiklat teknis peradilan balitbang diklat kumdil MA RI. evaluasi diklat yang dilakukan menggunakan model kirk patrick. model tersebut akan menggali pelaksanaan diklat dari aspek reaksi, pembelajaran, evaluasi dan hasil. hasil survey terhadap setiap aspek tersebut diharapkan dapat menjadi data dan informasi yang b…
Dalam rangka menjaga integritas para hakim dan aparatur peradilan, Mahkamah Agung telah melakukan langkah preventif sejak rekrutmen hingga pembinaan dengan proses promosi dan mutasi yang terpola, mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), profile assesment dan eksaminasi untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Dalam buku ini terdapat konsistensi materi yang dapat disimpulkan k…
Penyelesain damai terhadap sengketa atau konflik sudah ada sejak dulu. Menurut mereka cara ini lebih baik dari pada penyelesaian dengan cara kekerasn atau pertandingan. apa yang dilakukan masyarakat pada dasarnya adalah proses negosiasi dengan menggunakan teknik interest based bargaining, yang merupakan teknik negoisasi modern atau dikenal dengan "mediasi". istilah mediasi pertama kali dikenal …
Putusan hakim seringkali diucapkan oleh para hakim sebagai "mahkotanya" hakim. Hakim wajib menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam menghasilkan putusan yang berkualitas, maka harus disertai dengan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa yang di sebut motivering.
Buku sertifikasi hakim lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan persyaratan utama bagi para hakim untuk menegakan hukum lingkungan yang selama ini acapkali terkendala pada faktor-faktor pembuktiannya. Kendala tersebut muncul manakala proses pembuktian perkara lingkungan hidup yang terkait dengan kemampuan dan kepekaan yang membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi bagi penegak…