Perubahan konfigurasi ketatanegaraan mengakibatkan diundangkannya beberapa undang-undang, yang bukan saja telah mengubah hukum materiil peradilan tata usaha negara, namun juga telah menambahkan hukum acara khusus di peradilan tata usaha negara. adapun kemajuan teknologi informasi di samping telah mengubah business process, dalam prosedur/tata laksana pemerintahan (melalui e-Government), juga te…
Buku ini disusun berdasarkan analisis dan kajian terhadap kondisi keragaman (diskursus) sikap dan pandangan hakim peradilan tata usaha negara atas hal tersebut. Di dalamnya, tim penulis memaparkan problematika konsep, yuridis dan sosiologis terkait keragaman (diskursus) sikap dan pandangan hakim peradilan tata usaha negara atas penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuhnya…
Memberikan penjelasan berkenaan pertimbangan hukum dalam menolak atau mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dilihat dari aspek filsafat, aspek teori/ilmu, dan oleh hakim peradilan tata usaha negara dalam menyelesaikan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, bagaimana mekanisme pelaksanaan penetapan penundaan keputusan tata usaha negara.
Membahas secara sistematis dan teratur ruang lingkup permasalahan hukum acara peradilan tata usaha negara meliputi : kekuasaan peradilan tata usaha negara, subjek dan objek sengketa tata usaha negara, pemeriksaan sidang pengadilan di tingkat pertama, macam acara pemeriksaan, hukum pembuktian, bentuk putusan, upaya hukum, penundaan dan eksekusi putusan
Buku ini berupaya menguraikan secara ringkas dan jelas perihal dasar-dasar kompetensi, sistem peradilan indonesia, perkembangan kompetensi peradilan tata usaha negara beserta problematikanya, hingga terwujudnya kompetensi peradilan tata usaha negara yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan tegaknya negara hukum Indonesia
Buku ini terbagi menjadi dua belas bab, yang disusun untuk memudahkan pemahaman terkait hukum pembuktian di peradilan tata usaha negara, mulai dari dasar-dasar hukum pembuktian, hakikat dan asas hukum pembuktian, hingga berbagai jenis alat bukti di peradilan tata usaha negara (mulai dari alat bukti surat, ahli, saksi, hingga alat bukti elektronik dan bukti ilmiah)
Buku ini menyajikan telaah komprehensif atas perkembangan hukum acara peradilan tata usaha negara (TUN) di Indonesia, dari akar filosofis hingga dinamika praksis dalam lanskap hukum administrasi modern. mengurai periodisasi perjalanan lembaga dan kompetensi peradilan TUN sejak era kolonial hingga era hukum elektronik, buku ini mengajak pembaca memahami kompleksitas sistem hukum acara TUN yang t…
Berdasarkan DIPA 2015 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang) telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tupoksinya. Salah satunya adalah penelitian "Pengkajian Tentang Penyelesaian Sengketa TUN Melalui Perdamaian: Dalam Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum" yang merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian tersebut dilaksanakan diwilayah huku…
Manakala proses peradilan pada hukum tata usaha negara berbenturan dengan berbagai persoalan interpretasi dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, buku referensi penting ini bisa menjadi rujukan utamanya. buku ini sangat dianjurkan untuk kalangan praktisi dan akademisi di bidang hukum dan peradilan, hukum advokat/pengacara, aktivis LSM, para mahasiswa hukum dan ilmu sosi…
Buku ini dimaksudnya setidaknya dapat memenuhi sebagian kebutuhan para hakim dalam mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum tata usaha hegara. Melalui apa yang disajikan buku ini dikiranya dapat lebih memperjelas dan menambah nuansa pengetahuan kita terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum tata usaha negara.