Undang-undang Republik Indonesia no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman …

Undang-undang no.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman menggantikan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. undang-undang No.5 tahun 2004 memuat perubahan terhadap berbagai substansi Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. perubahan tersebut, disamping guna disesuaikan denga…

Ilmu kedokteran kehakiman (forensic science)

Ilmu Kedokteran Kehakiman tugasnya membantu para petugas Kepolisian dan Kejaksaan khususnya serta Kehakiman (peradilan) umumnya terutama dalam hal menghadapi suatu kasus perkara yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta nyawa manusia, supaya kasus perkara tersebut menjadi jelas dan terang sehingga hakim akan yakin dan lancar dalam menjatuhkan keputusannya.

Ilmu kedokteran kehakiman

Ilmu kedokteran jiwa kehakiman adalah salah satu cabang sub-spesialisasi dari psikiatri umum, yang menitik beratkan kepada tingkah laku manusia yang menyangkut segi-segi pidana maupun perdata yang bersangkutang itu mengalami gangguan jiwa. Dalam menilai suatu tindak kriminal, maka faktor motif adalah bagian yang terpenting. Maka dalam hal tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang terganggu…

Mahkamah Agung RI dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman

Buku ini bertujuan untuk memberi pandangan atau gambaran secara singkat tentang hal hal yang sekiranya perlu dapat perhatian dari legislator tertinggi khususnya sidang- sidang MPR yang akan datang mengenai kedudukan MA dan azas azas yang terkandung dan tersirat dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Pengkajian pelaksanaan diklat sertifikasi Hakim Niaga

Berdasarkan DIPA 2014 pusat penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan (puslitbang) telah melksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tupoksinya, salah satunya adalah penelitian Pengkajian Pelaksanaan Diklat Sertifikasi yang merupakan penelitian kepustakaan.

Konsep pengawasan kehakiman : Upaya memperkuat kewenangan konstitusional komi…

Buku ini menarik sekaligus penting karena mengulas usulan konsep yang orisional dari penulis tentang bagaimana memperkuat wewenang konstitusional komisi yudisial dan pengawasan hakim sangat layak untuk dijadikan referensi sekaligus bacaan wajib bagi para praktisi hukum, peneliti, pengamat akademisi mahasiswa dan mereka yang berminat pada studi hukum di indonesia.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Rep…

Edisi

Cet. 1.

ISBN/ISSN

979-414-936-5

Deskripsi Fisik

xxxvi, 528 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

353.4 Abd w

Kemandirian kekuasaan kehakiman

Bibliografi

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia : Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaa…

Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang semula hanya dilekatkan pada mahkamah agung dan lembaga peradilan yang berada dibawahnya setelah perubahan UUD 1945 pelaksana kekuasaan kehakiman ditambah dengan mahkamah konstitusi disamping mahkamah agung dan lembaga peradilan yang berada dibawahnya dan mahkamah konstitusi juga ditentukan lembaga biru yakni komisi yudisial yang berwenang untuk mengus…

Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi

Bibliografi