Penyusunan laporan keuangan badan urusan administrasi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat serta peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.65/PB/2010 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian perundang - undangan yang berlaku.
Laporan penyelesaian kerugian negara dilakukan bertujuan untuk, mengetahui sejauhmana perkembangan penyelesaian kerugian yang sudah dilaksanakan berdasarkan pengumpulan data/informasi dan verifikasi pada Mahkamah Agung - RI, sebagai dasar tindak lanjut penyelesaian kerugian negara dan mempermudah proses penghapusan oleh instansi berwenang. Penyelesaian kasus kerugian negara di lingkungan MA-RI…
keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada perjan, perum, PN-PN dan sebagainya. sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah keuangan…
Buku ini membahas tentang laporan keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahunan tahun anggaran 2014, penjelasan atas pos-pos laporan realisasi angaran. penjelasan atas pos-pos
Bibliografi, Indeks
Pelaksanaan fungsi pemeriksaan BPK secara bebas dan mandiri sejak amandemen ke-3 UUD 1945 dalam praktiknya telah mengalami beberapa kemajuan, antara lain laporan hasil pemeriksaan BPK tidak lagi dikonsultasikan terlebih dahulu kepada presiden sebelum disampaikan kepada DPR, anggaran untuk pelaksanaan fungsi pemeriksaan tidak lagi di bebankan kepada pihak yang diaudit namun telah dianggarkan ole…
Bibliografi
Bibliografi : hlm. 507
Bibliografi