Naskah Urgensi Perubahan PERMA nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya proses penyel…

Buku ini memuat kajian dan analisi isu tersebut di atas dan disusun untuk digunakan sebagai dasar dan argumentasi ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan perubahan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Mendorong Percepa…

Berdasarkan DIPA 2015 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang) telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tupoksinya. Salah satunya adalah penelitian "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung" yang merupakan penelitian kepustakaan.

Naskah Evaluasi dan Analisa statistik Perkara Msy. P/PTA dan Msy/PA Tahun 200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 71 hlm.;ill.; 30cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

001.422 Ind m

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan…

Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 serta penjelasan tentang sistem peradilan perdana anak. Substansi yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai ke…

Paparan Tuada Pengawasan : Rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI dengan jaja…

Buku ini berisi serba serbi tentang penyitaan dalam perkara perdata yang dipersiapkan dalam rangka peningkatan pengawasan oleh pimpinan pengadilan negeri kelas I, II, III dan para hakim tinggi pengawas.

Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis : HIR, RBg, dan Yurisprudensi

Buku ini membahas tentang menjalankan perkara-perkara perdata yang termasuk wewenang pengadilan negeri, penanganan perkara-perkara di persidangan, pembuktian musyawarah dan putusan, perkara-perkara perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang pengadilan negeri, penanganan perkara-perkara di persidangan, pembuktian dalam perdata, musyawarah putusan.

Putusan Hakim dalam perkara pidana

Bibliografi

Himpunan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Him

Praktik Beperkara Perdata

Pada dasarnya pengertian ingkar janji atau wanprestasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan salah satu pihak dari kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian. Perbuatan tersebut dapat dinyatakan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian dimaksud. Dengan demikian, dalam perkara perdata harus dilihat lebih dahulu, apakah ada perjanjian yang telah dibuat …

Surat gugatan dan hukum pembuktian dalam perkara perdata

Bibliografi - ISBN : 979-414-598-0