Naskah Kebijakan Peradilan In Absentia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana…

Hasil Penelitian mengemukakan analisis permasalahan terkait eksistensi pengaturan peradilan in absentia dalam hukum positif (perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus seperti tindak pidana ekonomi, korupsi, pencucian uang, tindak pidana perikanan, tindak pidana pemilu, tindak pidana perusakan hutan, tindak pidana di bidang perpajakan dan terorisme) dan inkosistensi dalam praktik pen…

Himpunan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam bidang Pidana dan P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

4821c109

Deskripsi Fisik

.....2 jil; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 Ind h

Pemecah Masalah Dalam Praktek di PN/PT Bidang Pidana Khusus

Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung RI yang diadakan di Palemban pada tahun 2009 rapat ini membahas mengenai pemecahan masalah Hukum dala praktek di PN/PT Bidang Pidana Khusus.

Tindak pidana khusus

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara definitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KHUP), serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana …

Delik-delik tersebar diluar KUHP, dengan komentar

Berisi 8 Perundang-undangan pidana khusus dan 47 perundang - undangan lain beasanksi pidana

Tindak pidana khusus

Buku ini menguraikan dengan lugas dancerdas tindak pidana khusus, meliputi pendahuluan, sejarah hukum tindak pidana khusus, bentuk-bentuk tindak pidana khusus, hukum tindak pidana ekonomi, hukum tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi, dinamika pemberantasan tipikor di Indonesia dan pemberantasan korupsi di berbagai negara.