Ditapis dengan
Kajian Pembaruan Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara
Perubahan konfigurasi ketatanegaraan mengakibatkan diundangkannya beberapa undang-undang, yang bukan saja telah mengubah hukum materiil peradilan tata usaha negara, namun juga telah menambahkan hukum acara khusus di peradilan tata usaha negara. adapun kemajuan teknologi informasi di samping telah mengubah business process, dalam prosedur/tata laksana pemerintahan (melalui e-Government), juga te…
- Edisi
- Ed.1, Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-623-384-083-5
- Deskripsi Fisik
- xii, 142 hlm,;22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Sud k
Konsep dan Implementasi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyeles…
Buku ini disusun berdasarkan analisis dan kajian terhadap kondisi keragaman (diskursus) sikap dan pandangan hakim peradilan tata usaha negara atas hal tersebut. Di dalamnya, tim penulis memaparkan problematika konsep, yuridis dan sosiologis terkait keragaman (diskursus) sikap dan pandangan hakim peradilan tata usaha negara atas penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuhnya…
- Edisi
- Ed.1, Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-623-384-394-2
- Deskripsi Fisik
- xv, 117 hlm,;22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Moc k
Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara: Penundaan Pelaksanaan Keputus…
Memberikan penjelasan berkenaan pertimbangan hukum dalam menolak atau mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dilihat dari aspek filsafat, aspek teori/ilmu, dan oleh hakim peradilan tata usaha negara dalam menyelesaikan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, bagaimana mekanisme pelaksanaan penetapan penundaan keputusan tata usaha negara.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-1642-97-9
- Deskripsi Fisik
- xii, 190 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Asm k
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Membahas secara sistematis dan teratur ruang lingkup permasalahan hukum acara peradilan tata usaha negara meliputi : kekuasaan peradilan tata usaha negara, subjek dan objek sengketa tata usaha negara, pemeriksaan sidang pengadilan di tingkat pertama, macam acara pemeriksaan, hukum pembuktian, bentuk putusan, upaya hukum, penundaan dan eksekusi putusan
- Edisi
- Ed.3, Cet.5
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-557-3
- Deskripsi Fisik
- xvi, 300 hlm,;23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Wiy h
Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara
Buku ini berupaya menguraikan secara ringkas dan jelas perihal dasar-dasar kompetensi, sistem peradilan indonesia, perkembangan kompetensi peradilan tata usaha negara beserta problematikanya, hingga terwujudnya kompetensi peradilan tata usaha negara yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan tegaknya negara hukum Indonesia
- Edisi
- Ed.1, Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-623-384-887-9
- Deskripsi Fisik
- x, 128 hlm,: 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Yod k
Hukum Pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara
Buku ini terbagi menjadi dua belas bab, yang disusun untuk memudahkan pemahaman terkait hukum pembuktian di peradilan tata usaha negara, mulai dari dasar-dasar hukum pembuktian, hakikat dan asas hukum pembuktian, hingga berbagai jenis alat bukti di peradilan tata usaha negara (mulai dari alat bukti surat, ahli, saksi, hingga alat bukti elektronik dan bukti ilmiah)
- Edisi
- Ed.1, Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-623-384-891-6
- Deskripsi Fisik
- x, 124 hlm,;21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Yod h
Perkembangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia
Buku ini menyajikan telaah komprehensif atas perkembangan hukum acara peradilan tata usaha negara (TUN) di Indonesia, dari akar filosofis hingga dinamika praksis dalam lanskap hukum administrasi modern. mengurai periodisasi perjalanan lembaga dan kompetensi peradilan TUN sejak era kolonial hingga era hukum elektronik, buku ini mengajak pembaca memahami kompleksitas sistem hukum acara TUN yang t…
- Edisi
- Ed.1, Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-623-384-889-3
- Deskripsi Fisik
- xxii, 296 hlm,; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Yod p
Buku II tata Laksana Peradilan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaiakan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selain kewenangan tersebut, Pengadilan tata usaha negara di tingkat pertama. Selain kewenangan tersebut, pengadilaan tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesiaikan sengketa tata usaha negara yang telah dilakukan upaya keberatan. Apabila pe…
- Edisi
- cet. 1.
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 202 hlm, ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.066 4 Ind b
Pengkajian Tentang Penyelesaian Sengketa TUN Melalui Perdamaian Dalam Perspek…
Berdasarkan DIPA 2015 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang) telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tupoksinya. Salah satunya adalah penelitian "Pengkajian Tentang Penyelesaian Sengketa TUN Melalui Perdamaian: Dalam Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum" yang merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian tersebut dilaksanakan diwilayah huku…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-99931-6-5
- Deskripsi Fisik
- x, 95hlm.: bibl.; 23cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342. 06 Bam p
Tanya Jawab Permasalahan dari Daerah Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinnggi Tata Usaha Negara sebagai kawal depa mahkamah Agung mempunya beban tugas dan tanggung jawab yang berat. dalam perjalanan mengemban tugas selaku kawal depan, banyak kerikil tajam yang menghadang pelaksanaan tugas ini. Sebagaimana kita alami beberapa tahun lalu, banyak penilaian negatif dari masyarakat teradap lembaga peradilan. Rakernas yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Pa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 44 hlm.; 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.035 Ind t
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah