Perubahan konfigurasi ketatanegaraan mengakibatkan diundangkannya beberapa undang-undang, yang bukan saja telah mengubah hukum materiil peradilan tata usaha negara, namun juga telah menambahkan hukum acara khusus di peradilan tata usaha negara. adapun kemajuan teknologi informasi di samping telah mengubah business process, dalam prosedur/tata laksana pemerintahan (melalui e-Government), juga te…
Buku ini disusun berdasarkan analisis dan kajian terhadap kondisi keragaman (diskursus) sikap dan pandangan hakim peradilan tata usaha negara atas hal tersebut. Di dalamnya, tim penulis memaparkan problematika konsep, yuridis dan sosiologis terkait keragaman (diskursus) sikap dan pandangan hakim peradilan tata usaha negara atas penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuhnya…
Memberikan penjelasan berkenaan pertimbangan hukum dalam menolak atau mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dilihat dari aspek filsafat, aspek teori/ilmu, dan oleh hakim peradilan tata usaha negara dalam menyelesaikan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, bagaimana mekanisme pelaksanaan penetapan penundaan keputusan tata usaha negara.
Buku ini dengan cukup lengkap sejarah hukum tata negara yang tak melepas kaitannya dengan kondisi sosio politik ekonomi indonesia dari rezim ke rezim. berikut pula perkembangan-perkembangan negara pasca reformasi diskursus teori demokrasi dan azas-azas kenegaraan takluput pula dari perhatian penulis guna merangkai dinamika politik kebangsaan yang melahirkan bentuk tatanan kenegaraan
konsitusionalisme yang sedang tumbuh pada saat ini,berawal pada tahun 1998, temaptnya sejak sidang istimewa mpr, menandai pergeseran yang signifikan. hal itu terlihat pada produk-produk hukum sidang istimewa itu dilihat dari sudut pandang kajian tentang konstitusionalisme,apa yang dihasilkan dalam sidang istimewa,memperlihatkan secara ekspresif munculnya nilai,orientasi dan harapan baru
Buku ini merupakan refleksi dari perubahan UUd 1945 tersebut, terdiri dari tiga belas bahasan, yakni : memahami HIN, negara hukum, konstitusi, peraturan perundang-undangan, sistem pemerintan, lembaga perwakilan rakyat, kekuasaan ke hakiman komisi negara independen, hak asasi manusia, kewarganegaraan, partai politik dan pemilu, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.
Membahas secara sistematis dan teratur ruang lingkup permasalahan hukum acara peradilan tata usaha negara meliputi : kekuasaan peradilan tata usaha negara, subjek dan objek sengketa tata usaha negara, pemeriksaan sidang pengadilan di tingkat pertama, macam acara pemeriksaan, hukum pembuktian, bentuk putusan, upaya hukum, penundaan dan eksekusi putusan
Buku teori konstitusi dan negara demokrasi ini secara spesifik mendiskusikan beberapa aspek penting. Aspek penting tersebut diantaranya mencakup tentang contitutional theory dan juga menggambarkan tentang pendekatan lain yaitu contitutional science politico legal science.
Buku ini secara komprehensif menguraikan perkembangan dan konsolidasi lembaga negara di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 di era reformasi, serta memberikan pemahaman baru mengenai pengertian dan pengaturan lembaga negara ini. Pemahaman baru ini begitu penting karena masing-masing lembaga menjalankan fungsi, tugas dan kedudukannya, sehingga memerlukan pemahaman yang tepat agar dapat berjalan s…