Sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum, perhatian terhadap penerapan restorative justice semakin besar dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, restorative justice sudah direspons dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam undang-undang tersebut, pendekatan restorative justice diakomodasi dalam bentuk diversi. Karen…
Di antara permasalahan sistem penegakan hukum pidana yang ada dan diberlakukan selama ini masih berorientasi pada penghukuman yang bersifat retributive justice. Akibatnya, terjadi persoalan dalam tataran eksekusi khususnya di lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcapacity atau melebihi kapasitas yang seharusnya sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan narapidana. Pendeka…
Di Indonesia, perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah ditetapkan sebagai tindak pidana dan diatur dalam Bab XVI Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan terkait bagaimana sistem pemidanaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi …
Kriminalisasi kejahatan teknologi informasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri atas perumusan tindak pidana dan perumusan sanksi pidana. Dalam hal perumusan tindak pidana pada dasarnya perbuatan pokoknya sana dengan pengaturan dalam KUHP, hanya dalam lingkupnya adalah dunia maya. Kriminalisasi cybercrime yang ada dalam udnang-undang terseb…
Merupakan hasil pengkajian hukum secara normatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan terkait perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana di indonesia, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan belum secara op…
Buku ini memaparkan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis serta perumusan pengaturan materi muatan yang berkaitan dengan persoalan tersebut di atas. buku berbasis penelitian ini diharapkan menjadi pemantik bagi Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan pentingnya menerbitkan kebijakan terkait pedoman pemidanaan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang narkotika dalam rangka mengatasi persoalan t…
Pembentukan rumusan hukum atas hasil rapat pleno kamar dengan tujuan untuk dipedomani dalam rangka menjaga konsistensi dan keseragaman putusan Mahkamah Agung selaku pengadilan tertinggi. namun demikian, dalam kajian ini ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya : bagaimana keberlakuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar bagi kalangan para hakim agung dan kepatuhan penerapan rumusan hukum …
Buku ini menguraikan analisis permasalahan eksistensi, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis kewenangan pelantikan hakim oleh Ketua Mahkamah Agung serta analisis praktik empiris pengukuhan cakim oleh Ketua Mahkamah Agung. dalam buku ini tim penulis mengemukakan tiga pilihan kebijakan terkait permasalahan yang diangkat yaitu : pertama, pengambilan sumpah dan pelantikan oleh ketua mahkamah a…
Pada dasarnya pelaksanaan promosi dan mutasi pegawai dalam suatu organisasi, tidak hanya berdampak bagi para pegawai an sich, akan tetapi juga memiliki peranan dalam mempengaruhi laju perkembangan organisasi terkait dengan penyegawan struktur organisasi terkait dengan penyegaran struktur organisasi dan dalam rangka optimalisasi efektifitas kerja organisasi. Peran penting adannya promosi dan mut…
Pada dasarnya PERMA tentang perintah penangguhan sementara sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan kepada para pihak khususnya pemilik atau pemegang HKI (penemu dan produsen) dan umumnya masyarakat Indonesia maupun negara lain sebegai pengguna HKI tersebut (konsumen) yang dirugikan oleh masuk atau khususnya barang yang diindikasikan melanggar HKI.PERMA nomor 4 tahun 2012 tentang perinta…