Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelesaian hubungan industrial secara nonlitigasi, dimulai dengan perundingan bipartit di internal perusahaan, dilanjutkan dengan penyelesaian perselisihan di dinas tenaga kerja dan transmigrasi setempat melalui konsiliasi ataupun melalui mediasi, juga proses penyelesaian melalui arbitrase. tat…
Pada dasarnya pelaksanaan promosi dan mutasi pegawai dalam suatu organisasi, tidak hanya berdampak bagi para pegawai an sich, akan tetapi juga memiliki peranan dalam mempengaruhi laju perkembangan organisasi terkait dengan penyegawan struktur organisasi terkait dengan penyegaran struktur organisasi dan dalam rangka optimalisasi efektifitas kerja organisasi. Peran penting adannya promosi dan mut…
Diskresi keputusan adalah mempertimbangkan dengan baik dari adanya dua atau lebih pilihan yang harus diambil pejabaat publik. Diskresi tidak dapat digunakan tanpa adanya dasar hukum yang menyertainya, untuk itu perlu adanya kewenangan pejabat publik dalam mengambil tindakan berupa diskresi keputusan. Oleh karenanya, kewenangan merupakan unsur utama dalam melakukan diskresi keputusan.
Indonesia adalah salah satu negara yang masih menerapkan pidana mati dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya. Namun demikian, meskipun secara hukum positif telah ditegaskan bahwa pidana mati dapat diterapkan, dalam perkembangannya secara factual di Indonesia masih terdapat pro dan kontra tentang penerapan pidana mati ini, khususnya pada satu dekade akhir ini sering kali mengemuka.
Pada dasarnya PERMA tentang perintah penangguhan sementara sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan kepada para pihak khususnya pemilik atau pemegang HKI (penemu dan produsen) dan umumnya masyarakat Indonesia maupun negara lain sebegai pengguna HKI tersebut (konsumen) yang dirugikan oleh masuk atau khususnya barang yang diindikasikan melanggar HKI.PERMA nomor 4 tahun 2012 tentang perinta…
Penegakan hukum terhadap perilaku yang diindikasikan sebagai contempt of court masih terbatas dengan menggunakan KUHP dan KUHAP yang notabene tidak efektif dan efisien dalam penegakannya sehingga menyebabkan keengganan bagi para korban untuk melaporkannya sebagai suatu perkara di pengadilan. Akibatnya, dalam beberapa dekade terakhir kerap terjadi pelecehan dan penghinaan terhadap penyelenggaraa…
Kedudukan panitera pengganti tidak hanya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dalam empat lingkungan peradilan (umum, agama, tata usaha negara dan militer) di Bawah Mahkamah Agung, tetapi juga ada pada Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Pajak. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada panitera pengganti badan peradilan dalam empat lingkungan peradilan di Bawah Mahkamah Agung. Penelitian ini …
Pada tahun 2020 Pusat penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan (Puslitbang) telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Salah satunya adalah penyusunan naskah akademik rancangan perma tentang prosedur mediasi di pengadilan surat elektronik. Penelitian tersebut dilaksnakan di jakarta dan hasilnya telah disusun dan dibuat dalam bentuk naskah akademik.
Penelitian tentang "Sistem pemindanaan korporasi pelaku korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah" merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanan di wilayak Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Tim peneliti menyajikan hasil analisisnya sesuai dengan konten masalah penelitian yaitu eksisensi korporasi sebagai pelaku korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah…
hukum positif telah mempertegas kedudukan hakim sebagai pejabat negara. setidaknya terdapat 3 Undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya pejabat negara, terhadap hakim memiliki standarisasi khusus tentang fasilitas, hak dan protokoler berlaku. Karenanya pada level peraturan pemerintah secara teknis memberikan rincian hak dan fasilitas hakim sebagai pejabat negara.