Konsep pembentukan Peraturan Perundang - Undangan : Teori, sejarah dan perban…

Fungsi Undang - Undang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaan negara. Kebebasan Undang - Undang pada dasarnya adalah Instrumen bagi pengusaha untuk menjalankan roda pemerintah. secara umum berfungsinya Undang - Undang dalam suatu negara adalah (a) Sebagai pengatur Masyarakat (b) Kekuasaaan, (c) Sebagai a tool social engineering, (d) sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Tugas dan wewenang hakim pemeriksa/pemutus perkara hakim pengawasan, kurator,…

Peraturan kepailitan dn penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) semula diatur oleh faillissement verordering yang tertuang dalam staatsblad tahun 1905 No.217 juncto staatsblad tahun 1906 no.348

Pendanaan Terorisme : Pergeseran politik hukum pencegahan dan pemberantasan d…

Buku ini merupakan bagian terpenting dari disertasi yang berjudul "Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasaan Tindak Pidana di Indonesia yang telah di pertahankan, dihadapan tim penguji pada program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM.

Public policy as grounds for refusal of recognition and enforcement of foreig…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8409-48-5

Deskripsi Fisik

xiv, 230 hlm, ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.09 Bud p

Buku statistik perkara perdata tahun 2015

Secara umum buku ini memberikan gambaran dan informasi lengkap mengenai keadaan perkara perdata pada tahun 2015 antara lain perkara masuk, perkara putus dan perkara sisa atau memuat jumlah tentang jenis perkara dan jenis putusan. Semua data tersebut ditampilkan dalam tabel dan grafik.

Kajian kewenangan Komisi Yudisial RI : Analisa pengaturan dan pelaksanaan dal…

Penelitian ini difokuskan pada sinkronisasi aturan dan praktik kewenangan Komisi Yudisial. Tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban atas kendala Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangannya menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, termasuk mencarikan jalan alternatif agar sistem pengawasan etika berjalan dengan efektif dan efisien serta tidak menciderai …

Hak realisasi di organisasi perdagangan dunia (world trade organization/WTO) …

Perjanjian perdangangan luar negeri yang terkait dengan hak kekayaan intelektual di WTO mewajibkan seluruh WTO untuk mengatur di tingkat domestiknya, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Kewajiban tersebut dapat dihentikan untuk sementara waktu ketika suatu negara anggota WTO diberi otorisasi oleh lembaga penyelesaian sengketa WTO untuk melakukan retaliasi terhadap negara anggota WTO…

Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik terhadap pengaturan perencana…

Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat pembukaan UUD 1945, ciri-ciri yang melekat dari negara kesatuan adalah adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang saling berhubungan erat dan saling menentukan, artinya pemerintah pusat tidak akan mampu menjalankan tugas dan kewajiban dalam organisasi kekeuasaan negara yang sangat luas tanpa bantuan pem…

Bibliografi Perpustakaan Mahkamah Agung RI : Volume 8 tahun 2017

Bibliografi sebagai salah satu sarana temu kembali bisa berupa bibliografi tercetak maupun dalam bentuk digital yang berbasis web. Semakin besar jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan, semakin penting pula kegunaan bibliografi, bisa juga dipakai sebagai alat Identifikasi dan Verifikasi untuk mengetahuin judul yang telah terbit atau yang akan diterbitkan.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 : Undang-undang Republik In…

Buku ini juga melampirkan UU RI No.22 tahun 2004 tentang Komisi yudisial, UU RI No.18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudial Dan UU RI No. 22 tahun 2004 dan No.18 tahun 2011 tentang komisi yudisal dalam satu naskah.