Pasar modal syariah tidak mengenal kegiatan perdagangan semacam short selling, beli atau jual dalam waktu yang amat singkat untuk mendapatkan keuntungan antara selisih jual dan beli. Karakteristik pemilikan saham syariah yang hanya mengutamakan pencapaian keuntungan yang akan dibagi atau kerugian yang akan ditanggung bersama (profit-loss sharing). Buku ini membahas tentang hukum investasi pada …
keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada perjan, perum, PN-PN dan sebagainya. sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah keuangan…
Buku ini bermaksud memberikan pemaparan yang kompehensif atas industri pasar modal kita, dengan bahasa yang ringan sehingga mudah dicerna dalam buku ini. penulis berusaha untuk memaparkan berbagai macam topik konsep dan masalah yang selama ini tidak atau belum didiskusikan buku-buku lain mengenai pasar modal, secara lebih lengkap buku ini ditulis untuk memberikan arahan bagi pemaca mengenai mas…
Pokok bahasan dalam buku ini, antara lain, filosofi, asas, dan karakteristik Hukum acara Peradilan TUN, Kelembagaan Peradilan TUN, Hukum Materiil dan Hukum Acara Peradilan TUn; Objek dan subjek snegketa di peradilan TUN. Peradilan elektronik pada peradilan TUN. Pendaftaran gugatan secara konvensional dan elektronik, pemeriksaan acara biasa, acara cepat dan acara singkatprosedur dismissal dan pe…
Praktek yang ada selama ini di MA RI yang belum memiliki pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi tertulis dan menyeluruh untuk seluruh jajaran pimpinan dalam hubungan dengan tugas tugas penanganan perkara maupun administrasi dan ketertiban intern mahkamah agung RI. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman/dari semua lingkungan per…
Undnag-undnag nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dibentuk dengan beberapa pertimbangan salah satu pertimbangan yaitu ketentuan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat konsumen di Indonesia belum memadai untuk itu sangat diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai instrument mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Buku ini menyajikan kes…
Selain KUHAP, HIR/RBG yang mengatur secara umum mengenai ketentuan-ketentuan hukum acara, masih banyak undnag-undnag yang di dalam pasal-pasalnya mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan mengenai hukum acaranya. Dengan demikian ketentuan-ketentuan hukum acara yang khusus ini merupakan lex specialis daripada KUHAP dalam acara pidana, dan HIR/RBG dalam acara perdata yang berarti bahwa selama ke…
indonesia sebagai negara yang penduduknya muslim terbesar di dunia tidak mau kalah cepat dengan negara-negara barat untuk menerapkan sistem ekonomi syariah di dunia perbankan dan ekonomi makro lainnya. Respon publik menunjukkan respek yang positif ditandai banyaknya produk perbankan syariah. yang habis dijual,produk perbankan syariah yang paling banyak diminati masyarakat adalah jual beli mengg…
Fungsi pengangkatan anak pada beberapa dekade belakangan telah mengalami perubahan, pada mulanya pengangkatan anak dilihat semata mata sebagai suatu cara melanjutkan keturunan kemudian pengangkatan anak di pandang sebagai suatu cara untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan anak angkat. di sisi lain, pengangkatan anak dilihat dari segi tanggung jawab negara dan masyarakat untuk melindungi dan …
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal dengan undnag-undang nomor 8 tahun 1981, LN 1981 nomor 76, mulai berlaku sejak tanggal 31 DEsember 1981. KUHAM menggantikan Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia. Kitab yang disebut karya agung bangsa Indonesia ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan,…