Buku ini menawarkan seputar hukum pidana; asas legalitas sebagai ukuran adanya delik; sejarah KUHP di Indonesia; sekelumit perbandingan hukum adat pidana Sulawesi Selatan; Common Law; hukum pidana Eropa Barat & Negara Sosialis; penafsiran UU pidana; lingkungan kuasa berlakunya KUHP; tempat dan waktu delik; dasar peniadaan pidana; teori tentang sebab dan akibat; delik dan pertanggungjawaban pida…
Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, maka hukum perikatan menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artinya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Buku ini menuntun untuk menghindari masalah yang akan timbul dari kebebasan dalam membuat perjanjian
Dalam buku ini kelak dapat dipelajari alasan-alasan pengubahan UUD 1945; kronologi pengubahan UUD 1945, perbandingan suprastruktur ketatanegaraan sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945, serta pilihan paradigma bagi komisi konstitusi. Buku ini disertai dengan lampiran berupa rancangan perubahan UUD 1945 yang diajukan oleh BP-MPR sehingga dapat lebih komprehensif mengetahui perubahan pasal yang d…
Buku ini membahas secara komprehensif kejahatan, teori-teori kriminologi, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana, teori-teori pidana, pidana dan pemidanaan, kebijakan kriminal, beberapa aspek kebijakan kriminal, dan urgensi kebijakan kriminal.
Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan dari perspektif tindak pidana pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan sebagai isu sensitif dalam dunia perbankan. Selain itu memuat kasus-kasus populer yang terjadi dalam dunia perbankan nasional serta berisikan perbandingan hukum perbankan nasional dengan hukum perbankan negara lain.
Buku ini berupa analisis yuridis dari ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 meliputi pengertian, sistem peradilan pidana anak, instrumen internasional tentang perlindungan hukum anak, keadilan restoratif, diversi, hukum acara peradilan anak, ketentuan pidana, dan sanksi. UU ini substansi dasarnya adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, yaitu untuk menghindarkan anak da…
Buku ini menjelaskan bab perbab, pasal per pasal dan ayat per ayat dari UU No. 8 Tahun 2010 yang terdiri atas ketentuan umum; tindak pidana pencucian uang; pelaporan dan pengawasan kepatuhan; pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia; pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi; penyidikan…
Buku ini disusun secara lengkap yang melipputi HIR, RBg, dan Yurisprudensi. Penyusunan peraturan perudnang-undangan di atas dibuat secara praktis, karena HIR dan RBg disusun berdampingan, serta yurisprudensi yang berkaitan disusun secara langsung di bawahnya. Dengan demikian dapat dengan mudah dan langsung mengetahui pasal-pasal mana yang diatur oleh HIR dan RBg beserta penerapannya dalam yuris…
Anotasi peraturan perundang-undangan ini dapat dipakai sebagai sarana memonitor atau mengawasi implementasi dari Keputusan Presiden yang statusnya sudah dicabut, dinyatakan tidak berlaku lagi, dihapus dan status-status lain, yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum dan berdampak pada iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi di Indonesia.
Buku ini mencoba untuk memudahkan para pembaca untuk memahami liku-liku hukum lingkungan Indonesia dengan menonjolak aspek-aspek subtansial yang pembahasannya meliputi; hukum lingkungan dalam lintasan sejarah, ekologi dan hukum lingkungan, sistem hukum lingkungan nasional (UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup), pembangunan berwawasan lingkungan hidup pencema…