Fungsi pengangkatan anak pada beberapa dekade belakangan telah mengalami perubahan, pada mulanya pengangkatan anak dilihat semata mata sebagai suatu cara melanjutkan keturunan kemudian pengangkatan anak di pandang sebagai suatu cara untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan anak angkat. di sisi lain, pengangkatan anak dilihat dari segi tanggung jawab negara dan masyarakat untuk melindungi dan …
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal dengan undnag-undang nomor 8 tahun 1981, LN 1981 nomor 76, mulai berlaku sejak tanggal 31 DEsember 1981. KUHAM menggantikan Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia. Kitab yang disebut karya agung bangsa Indonesia ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan,…
Peradilan sebagai gerbang terakhir pencari keadilan bagi para investor dan masyarakat lokal sangat diharapkan perannya. Messiek (2002) berargumentasi bahwa kinerja peradilan yang baik merupakan persyaratan untuk pembangunan ekonomi, melalui penegakan property rights, kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, melindungi peraturan hukum dan mengamankan pertukaran barang dan jasa antar…
Kehadiran buku ini memiliki nilai yang strategis di tenfgah perkembangan hukum administrasi, baik secara teoritis maupun secara praktis, perkembangan tersebut didasarkan pada berbagai dinamika yang melingkupi beberapa sektor penting seperti sektor pemerintahan dan lain sebagainya. Dinamika dari hukum administrasi merupakan cerminan dari tumbuh dan berkembangannya berbagai hal yang terjadi di ka…
walaupun secara harfiah hukum penitansier sebenarnya dapat diartikan suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemindanaan Prof. Van Bammalen telah berfikir lebih maju untuk tidak memandang pidana itu semata-mata sebagai pidana, atau melihat pemindanaan semata-mata sebagai pemindanaan, melaikan beliau telah mengkaitkan lembaga-lembaga pemindanaan dengan tujuan yang ing…
Analsisi dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Secara tersistem, rekomendasi hasil analisis evaluasi hukum menjadi salah satu suplemen dasar penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional (DPHN) untuk penentuan kerangka regulasi dalam RPJMN per…
Sistem corporate govermance yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang dan pihak kreditor, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan peroleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Buku ini mengkaji pertama, bagaimanakah peran dan kedudukan pemegang salam perseroan mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip umum good corporate govermance. Kedua apakah urgensi, …
Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting. Pertama, ketetapan jenis peraturan perundang-undangan yang terkait masalah perpajakam. Kedua, potensi disharmoni pengaturan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan. Ketiga kejelasan rumusan peraturan perundang-undangan yang terkait perpajakan. Keempat, kesesuaian norma dengan asas materi muatan ketentuan p…