buku ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDI - Hukum) dengan menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan yang terbaru. Dalam edisi khusus ini disajikan mengenai keimigrasian, kewarganegaraan, serta perlindungan saksi dan korban
Selain KUHAP, HIR/RBG yang mengatur secara umum mengenai ketentuan-ketentuan hukum acara, masih banyak undnag-undnag yang di dalam pasal-pasalnya mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan mengenai hukum acaranya. Dengan demikian ketentuan-ketentuan hukum acara yang khusus ini merupakan lex specialis daripada KUHAP dalam acara pidana, dan HIR/RBG dalam acara perdata yang berarti bahwa selama ke…
Menjelaskan secara detail unsur-unsur sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain: asas-asas, pembentuk & pembentukan, teknik penyusunan, pengundangan/penyebarluasan, partisipasi, hirarki, fungsi, materi muatan, landasan formal dan materiil konstitusional, serta penegakan & pengujian peraturan perundang-undangan
Dalam rangka penerapan kebijakan dan pedoman anggaran perlu mengatur adanya kepastian waktu penyelesaian tagihan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada satuan kerja. Satuan kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani APBN
Undang-undang No 14 tahun 2008 ini membahas mengenai keterbukaan informasi publik, menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. hak memperoleh informasi hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik.
Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 serta penjelasan tentang sistem peradilan perdana anak. Substansi yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai ke…
Buku ini merupakan upaya penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya guna memenuhi kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang up to date yang setidaknya dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas bagu aparat pengadilan.
Persoalan ketenagakerjaan begitu luas dna kompleks meliputi syarat-syarat kerja termasuk jam kerja dan waktu istirahat, upah dan jaminan sosial, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, keselamatan dan kesehatan kerja, kondisi ketenagakerjaan, hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial, kesejahteraan tenaga kerja, outsourcing tenaga kerja dalam perusahaan, perlindungan hukum tena…
Buku ini membahas tentang undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ketua Komisi Republik Indonesia.