Buku ini memberikan gambaran secara mendetail tentang pengertian dan cara pembagian warisan menurut hukum perdata (KUHPerdata). Dalam sistematika hukum kewarisan diuraikan mengenai golongan ahli waris, pewarisan untuk anak luar kawin aktif, pewarisan untuk anak luar kawin, pewarisan berdasarkan wasiat, legieteme portie, inkorting dan inbreng.
Logisnya kesaksian tidak dilihat dari siapa yang menyampaikan melaikan dilihat dari sisi keterangan yang diberikan dan apabila keterangan yang diberikan adalah hal yang sebenarnya akurat serta krudibel bahkan dapat dipertanggung jawabkan maka kesaksianpun dapat diterima. buku ini dengan penjelasan figh kontemporer menjawab pertanyaan masyarakat dan persoalan yang kian berkembang.
Di buku ini penulis memaparkan secara umum kejahatan terhadap kemanusian dan Mahkamah Pidana Internasional. Pemaparan historis - filosofis banyak digunakan atas segala sesuatu yang berhubungan dengannya, misalnya riwayat dan silsilah konsep, definisi dan instrumen - instrumen yang relefan serta banyak lagi aspek lain.Dengan metodologi yang bersubstansikan pengalaman ini diperoleh penjelasan ya…
Fungsi Undang - Undang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaan negara. Kebebasan Undang - Undang pada dasarnya adalah Instrumen bagi pengusaha untuk menjalankan roda pemerintah. secara umum berfungsinya Undang - Undang dalam suatu negara adalah (a) Sebagai pengatur Masyarakat (b) Kekuasaaan, (c) Sebagai a tool social engineering, (d) sebagai sarana pembaharuan masyarakat.
Peraturan kepailitan dn penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) semula diatur oleh faillissement verordering yang tertuang dalam staatsblad tahun 1905 No.217 juncto staatsblad tahun 1906 no.348
Buku ini merupakan bagian terpenting dari disertasi yang berjudul "Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasaan Tindak Pidana di Indonesia yang telah di pertahankan, dihadapan tim penguji pada program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM.
Secara umum buku ini memberikan gambaran dan informasi lengkap mengenai keadaan perkara perdata pada tahun 2015 antara lain perkara masuk, perkara putus dan perkara sisa atau memuat jumlah tentang jenis perkara dan jenis putusan. Semua data tersebut ditampilkan dalam tabel dan grafik.
Penelitian ini difokuskan pada sinkronisasi aturan dan praktik kewenangan Komisi Yudisial. Tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban atas kendala Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangannya menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, termasuk mencarikan jalan alternatif agar sistem pengawasan etika berjalan dengan efektif dan efisien serta tidak menciderai …
Perjanjian perdangangan luar negeri yang terkait dengan hak kekayaan intelektual di WTO mewajibkan seluruh WTO untuk mengatur di tingkat domestiknya, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Kewajiban tersebut dapat dihentikan untuk sementara waktu ketika suatu negara anggota WTO diberi otorisasi oleh lembaga penyelesaian sengketa WTO untuk melakukan retaliasi terhadap negara anggota WTO…