Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi, Teori, Praktik dan Yurisprudensi di Ind…

Dalam sistem hukum di Indonesia, Penerapan tindakan pemulihan aset Tipikor tidak lepas dari tiga hal obyek pemidanaan. yaitu: Pemidanaan, Pemulihan aset dan Pencegahan, yang semuanya telah ditentukan dalam KUHP, Undang undang Tindak Pidana Korupsi (TPK) no.31 tahun 1999 Jo UU no.20 tahun 2001 tentang perubahan UU no.31 tahun 1999, dan UU no.30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pida…

Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-51043-1-2

Deskripsi Fisik

xii, 98 hlm.; 16 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.026 HAS s

Money Laundering : Penerapan Asas Pembalikan beban pembuktian dalam perkara

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) dapat menjadi instrumen yang efektif bagi upaya pemulihan kerugian negara melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan hasil dari tindak pidana. artinya negara dapat merampas kekayaan milik terdakwa yang tidak mampu dibuktikan asal usul peroleha…

Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika

Laporan ini merupakan hasil riset yang menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data utama berupa putusan pengadilan perkara pencucian uang hasil tindak pidana narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap periode tahun 2011-2016. Putusan pengadilan yang digunakan adalah putusan dalam perkara pencucian uang hasil tindak pidana narkotika, …

Kerentanan dan Ancaman Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Mata Uang Virtual

Buku ini menjelaskan tindakan untuk mencegah pemanfataan teknologi baru untuk pencucian uang, dimana teknologi baru tersebut adalah mata uang virtual. Mata uang virtual mempunyai fitur fitur antara lain proses transaksi yang cepat, transaksi rendah biaya dan lain lain, namun rentan dimanfaatkan pelaku kejahatan karena memungkinkan transaksi tanpa menggunakan nama sebenarnya, tidak memiliki kewa…

Pemecah Masalah Dalam Praktek di PN/PT Bidang Pidana Khusus

Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung RI yang diadakan di Palemban pada tahun 2009 rapat ini membahas mengenai pemecahan masalah Hukum dala praktek di PN/PT Bidang Pidana Khusus.

Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Pencucian Uang…

Laporan hasil riset tahun 2017 dengan judul "Tipologi Pencucian Uang Bedasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Telah Selesai". Saya menyambut baik penerbit laporan hasil riset ini untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ppatk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang penandaan teronisme di Indonesia

Putusan Hakim Diluar Dakwaan Perkara Tindak Pidana Narkotika

Permasalahan utama yang diangkat dari penelitian ini adalah tentang banyaknya putusan diluar dakwaan dalam perkara narkotika khususnya yang diputuskan oleh pengadilan negeri, secara normatif pada pasal 182 (4) KUHP telah menentukan bahwa musyawarah hukum untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang. Namun dalam praktek…

Tindak pidana khusus

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara definitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KHUP), serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana …

Kejahatan dan tindak pidana komputer

Buku Ini Mengupas Tuntas Kejahatan dan Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Komputer, Mulai Dari Hacking, Carding, Phising, Pornografi Anak, Perjudian Online, Sampai Cyberterrorisan Dilengkapi Dengan Analisis Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Serta Peraturan Di Negara Lain.