Manakala proses peradilan pada hukum tata usaha negara berbenturan dengan berbagai persoalan interpretasi dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, buku referensi penting ini bisa menjadi rujukan utamanya. buku ini sangat dianjurkan untuk kalangan praktisi dan akademisi di bidang hukum dan peradilan, hukum advokat/pengacara, aktivis LSM, para mahasiswa hukum dan ilmu sosi…
Buku ini merupakan ekspos komprehensif mengenai tata negara indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sejak 1999-2002.Buku ini menerangkan mengenai Reformasi hukum sistem ketatanegaraan indonesia; Hukum tatanegera indonesia; hakikat,sumber asa, dan sejarah; konsitusi:konsep dasar,perubahan,dan pembuatan; Bentuk dan sistem pemerintah Indonesia; kelembangaan nega…
Penelitian ini berangkat dari permasalahan Keputusan Tata Usaha Negara pasca berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Adanya pergeseran paradigma fiktif negatif yang bermakna ditolak menjadi fiktif positif yang bermakna dikabulkan, menimbulkan akibat hukum. Keputusan fiktif positif seharusnya menjadi unsur pendukung tujuan UUAP yang menghendaki percepa…
Isu Sentral dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk dan mekanisme "Pemaksa" terhadap pejabat TUN yang tidak bersedia secara suka rela memenuhi putusan peradilan tata usaha negara? berdasarkan hasil kajian, ketiadaan bentuk dan mekanisme "Pemaksa" putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pejabat TUN serta sikap tidak taat hukum pejabat TUN telah menimbulkan ketidakpastian …
Salah satu yang menjadikan alasan untuk dilakukannya kajian penataan mekanisme hubungan antar lembaga negara adalah untuk mencari solusi ataupun strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi persoalan-persoalan disharmoni dalam hubungan antar lembaga negara yang telah dibatasi pada hubungan antar presiden dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, DPD, MK, MA, dan BPK menjadi fokus pada…
Yang dimaksud dalam undang-undang ini, Tata Usaha Negara adalah asministrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan / atau Pen…
Materi yang dikaji terdiri atas 5 bab yaitu intinya menguraikan alasan penggabungan atau konvergensi teori konstitusi dan negara hukum, juga perdebatan atau perbedaan pandang para ahli teori konstitusi tentang letak teori konstitusi dalam ilmu-ilmu kenegaraan. Bab II akan mengurai model teori konstitusi dari literatur. Bab III membahas jenis teori konstitusi, mengkaji teori konstitusi peringkat…
Buku ini berisi kumpulan artikel mengenai aspek hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum Islam. Kumpulan artikel ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian 1 membahas mengenai Arbitrase internasional dan kompetensi pengadilan negeri; Bagia 2 membahas tentang Sosialisasi penegakan syariah Islam menuju Rahmatan Lil'alamin; Bagian 3 membahas Konsep sosial politik umat Islam dalam perspektif nasional d…
Buku ini dimaksudnya setidaknya dapat memenuhi sebagian kebutuhan para hakim dalam mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum tata usaha hegara. Melalui apa yang disajikan buku ini dikiranya dapat lebih memperjelas dan menambah nuansa pengetahuan kita terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum tata usaha negara.
Pokok bahasan dalam buku ini, antara lain, filosofi, asas, dan karakteristik Hukum acara Peradilan TUN, Kelembagaan Peradilan TUN, Hukum Materiil dan Hukum Acara Peradilan TUn; Objek dan subjek snegketa di peradilan TUN. Peradilan elektronik pada peradilan TUN. Pendaftaran gugatan secara konvensional dan elektronik, pemeriksaan acara biasa, acara cepat dan acara singkatprosedur dismissal dan pe…