Buku ini berisi desain visualisasi bangunan, tabel ruang gedung pengadilan negeri, tabel ruang gedung pengadilan agama, tabel ruang gedung pengadilan militer, tabel ruang gedung pengadilan tata usaha negara. Selain itu dalam buku ini dijelaskan mengenai pola klasifikasi surat di Mahkamah Agung dan disertai contohnya.
Pendidikan dan pelatihan yang substansinya memuat kurikulum yang dapat meningkatkan profesi, kompetensi dan spesifikasi jabatan yang diperlukan organisasi yang dilaksanakan oelah Badan Penelitian, Pengembangan dan Pelatihan Hukum, tujuan dari penelitian ini adalah guna mendukung dan menguatkan kualitas jabaran kepaniteraan di Lingkungan Mahkamah Agung menuju institusi yang maju dan modern
Pedoman pelaksanaan administrasi perkara ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas administrasi penyelesaian perkara pada pengadilan hubungan insutrial, untuk mendukung terwujudnya mekanisme penyelesaian perkara yang cepat, tepat, adil dan murah. Buku ini meliputi pedoman pelaksanaan administrasi perkara, keuangan perkara, formulir-formulir dan instrumen beserta lampiran-lampirannya.
Buku ini merupakan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta lampiran formulir-formulirnya yang berlaku di lingkungan peradilan tata usaha negara. Teknis Administrasi yaitu meliputi penerimaan perkara, persiapan persidangan, persidangan, berkas, register, laporan dan pengarsipan. Teknis peradilan yaitu meliputi gugatan, perkara prod…
Semoga buku klasifikasi ini dapat memberi manfaat dan informasi yang berguna akan gambaran pengadilan dalam mewujudkan reformasi birokrasi
Cate Sumner dan Tim Lindsey, dan peneliti terkemuka Australia tentang hukum Islam di Asia Tenggara, melalui buku ini mengungkapkan bahwa sistem Peradilan Agama Indonesia - berdasarkan hasil penelitian mereka, merupakan peradilan paling progresif di dunia muslim dan sangat signifikan.
Diterbitkannya buku panduan ini dimaksudkan untuk pedoman bagi para peserta dalam mengikuti seluruh kegiatan rapat kerja nasional dan diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien
Dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 melarang peradilan agama dalam mengikuti arus reformasi kekuasaan kehakiman lebih maju dengan reformasi birokrasinya yang merupakan bagian dari reformasi kekuasaan kehakiman yang dijalankannya. Keterbukaan informasinya, peningkatan sistem pelayanan politiknya dengan sistem one stop service terus dijalankannya dengannya penuh kesungguhan reformasi birok…