Abstrak Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 1982-1993

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxxi, 240 hlm.

Judul Seri

+ 23 cm.

No. Panggil

347.035 Ind a

Abstrak Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 1951-1981

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

l, 307 hlm.

Judul Seri

+ 23 cm.

No. Panggil

347.035 Ind a

Beberapa Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Pada Pengadilan Negeri dan Pengadila…

Edisi

-

ISBN/ISSN

952c198

Deskripsi Fisik

iii, 164 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.0709 598 12 Beb

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indones…

Buku ini berisi keputusan bersama Ketua Mahkamah agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomo: KMA/005/SKB/VII/1987 Nomor: M.03-PR.08.05 tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan diri Penasehat Hukum; dan Nomor: KMA/006/SKB/VII/1987 Nomor: M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris

Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Negara di…

Buku ini dimaksudnya setidaknya dapat memenuhi sebagian kebutuhan para hakim dalam mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum tata usaha hegara. Melalui apa yang disajikan buku ini dikiranya dapat lebih memperjelas dan menambah nuansa pengetahuan kita terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum tata usaha negara.

Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata USaha Negara: Konvensional dan El…

Pokok bahasan dalam buku ini, antara lain, filosofi, asas, dan karakteristik Hukum acara Peradilan TUN, Kelembagaan Peradilan TUN, Hukum Materiil dan Hukum Acara Peradilan TUn; Objek dan subjek snegketa di peradilan TUN. Peradilan elektronik pada peradilan TUN. Pendaftaran gugatan secara konvensional dan elektronik, pemeriksaan acara biasa, acara cepat dan acara singkatprosedur dismissal dan pe…

Pembahasan KUHAP: Menurutu Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal dengan undnag-undang nomor 8 tahun 1981, LN 1981 nomor 76, mulai berlaku sejak tanggal 31 DEsember 1981. KUHAM menggantikan Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia. Kitab yang disebut karya agung bangsa Indonesia ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan,…

Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara…

Materi dan sistim penulisannya ditentukan oleh direktorat sejarah dan nilai tradisional, direktorat jenderal kebudayaan yang dituangkan dalam pola penelitian dan kerangka acuan ungkapan tradisional daerah. dalam buku ini terkumpul seratus judul ungkapan tradisional daerah, yang terdiri dari 50 judul ungkapan tradisional daerah lombok (etnis susuk ) dan 50 judul ungkapan tradisional daerah Sumba…

Yurisprudensi Peradilan Administrasi Prancis : Keputusan Implisit dan Titik S…

Kehadiran buku ini memiliki nilai yang strategis di tenfgah perkembangan hukum administrasi, baik secara teoritis maupun secara praktis, perkembangan tersebut didasarkan pada berbagai dinamika yang melingkupi beberapa sektor penting seperti sektor pemerintahan dan lain sebagainya. Dinamika dari hukum administrasi merupakan cerminan dari tumbuh dan berkembangannya berbagai hal yang terjadi di ka…

Good Corporate Govermance

Sistem corporate govermance yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang dan pihak kreditor, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan peroleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Buku ini mengkaji pertama, bagaimanakah peran dan kedudukan pemegang salam perseroan mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip umum good corporate govermance. Kedua apakah urgensi, …