Seiring dengan perubahan regulasi terkait pelayanan publik, modernisasi layanan, perubahan sosial, dan peningkatan ekspektasi masyarakat pengguna layanan terhadap layanan peradilan maka standar layanan yang sudah ditetapkan pada tahun 2012 perlu diterapkan secara baik. buku ini merupakan kajian ilmiah untuk mengetahui faktor-faktor yang sudah tertata dengan baik dan permasalahan yang dihadapi d…
Buku ini memaparkan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis serta perumusan pengaturan materi muatan yang berkaitan dengan persoalan tersebut di atas. buku berbasis penelitian ini diharapkan menjadi pemantik bagi Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan pentingnya menerbitkan kebijakan terkait pedoman pemidanaan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang narkotika dalam rangka mengatasi persoalan t…
Buku ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong agar penegakan kode etik hakim dan kode etik panitera bagi prajurit TNI yang ditugaskan di Mahkamah AGung RI dalam penerapannya dapat mencerminkan dan mewujudkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. materi dalam buku ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sebagai landasan ilmiah bagi pengambilan kebijakan Mahkamah Agung, khususnya dala…
Penyusunan naskah ini dilakukan sebagai salah satu strategi dan kebijakan dalam rangka merumuskan kebijakan ataupun peraturan yang dapat menghasilkan hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil dan negarawan, serta menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. buku ini menawarkan gagasan model seleksi hakim kostitusi yang tidak sesuai amana…
Penyusunan buku ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pemahaman dan konsep baru penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan restorative justice di pengadilan militer sehingga menghasilkan putusan yang memiliki nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta terwujudnya kepentingan militer. buku ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sebagai landasan ilm…
Salah satu alasan penting penyusunan naskah urgensi rancangan surat edaran mahkamah agung tentang pemberhentian tetap dan sementara bagi hakim agung, dan hakim maupun pegawai negeri sipil pada mahkamah agung yang terlibat tindak pidana adalah karena pengaturan mengenai hal tersebut saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga dalam praktik tidak jarang ditemukan masih…
Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, berkembang pula kejahatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan cyber crime. Tindak pidana yang semula dilakukan di dunia nyata, dapat juga dilakukan di dunia maya (cyber) dengan jumlah korban dan lingkup kerugian yang besar serta modus operandi yang lebih canggih. untuk menanggulangi cyber crime tersebut, pem…
Kajian mengenai keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Implementasi Tata kelola teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya merupakan salah satu implementasi dari fungsi puslitbang. buku ini berbasis penelitian yang secara spesifik mendukung pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih modern dan menyesuaikan dengan pr…
Pembentukan rumusan hukum atas hasil rapat pleno kamar dengan tujuan untuk dipedomani dalam rangka menjaga konsistensi dan keseragaman putusan Mahkamah Agung selaku pengadilan tertinggi. namun demikian, dalam kajian ini ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya : bagaimana keberlakuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar bagi kalangan para hakim agung dan kepatuhan penerapan rumusan hukum …
Komisi yudisial dibentuk untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan peningkatan integritas kapasitas dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. akan tetapi, alih-alih menjalankan kewenangannya untuk mengawasi hakim, muncul permasalahan berupa gesekan dengan lembaga peradilan (Mahkamah AGung). Pasa…