Ditapis dengan
Undang - Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.
Yang dimaksud dalam undang-undang ini, Tata Usaha Negara adalah asministrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan / atau Pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 110 hlm, ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.06 Ind u
Analisis dan evaluasi hukum terkait optimalisasi pendapatan negara melalui pe…
Pengelolaan PNBP memang cukup problematis, apalagi PNBP adalah charge dari layanan publik pemerintah dalam hal ini Kementerian dan Lembaga. Pengelolaan PNBP selama ini masih menyisakan sejumlah masalah. Misalnya mulai dari belum optimalnya integrasi unit yang berwenang, integrasi administrasi, simplifikasi dan tertib jenis pungutan, serta monev. Karena sebagian PNBP nature-nya tax, semisal roy…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-623-7918-03-5
- Deskripsi Fisik
- xiv, 168 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336.102 6 Ind a
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran…
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN selain tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN untuk perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembua…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 103 hlm.; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 Ind p
Laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara di Mahkamah Agung RI dan em…
Laporan penyelesaian kerugian negara dilakukan bertujuan untuk, mengetahui sejauhmana perkembangan penyelesaian kerugian yang sudah dilaksanakan berdasarkan pengumpulan data/informasi dan verifikasi pada Mahkamah Agung - RI, sebagai dasar tindak lanjut penyelesaian kerugian negara dan mempermudah proses penghapusan oleh instansi berwenang. Penyelesaian kasus kerugian negara di lingkungan MA-RI…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336 Lap
Teori konstitusi dan konsep negara hukum
Materi yang dikaji terdiri atas 5 bab yaitu intinya menguraikan alasan penggabungan atau konvergensi teori konstitusi dan negara hukum, juga perdebatan atau perbedaan pandang para ahli teori konstitusi tentang letak teori konstitusi dalam ilmu-ilmu kenegaraan. Bab II akan mengurai model teori konstitusi dari literatur. Bab III membahas jenis teori konstitusi, mengkaji teori konstitusi peringkat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-1642-37-5
- Deskripsi Fisik
- xii, 176 hlm.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Ide t
Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73…
Buku ini berisi kumpulan artikel mengenai aspek hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum Islam. Kumpulan artikel ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian 1 membahas mengenai Arbitrase internasional dan kompetensi pengadilan negeri; Bagia 2 membahas tentang Sosialisasi penegakan syariah Islam menuju Rahmatan Lil'alamin; Bagian 3 membahas Konsep sosial politik umat Islam dalam perspektif nasional d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786029413304
- Deskripsi Fisik
- xviii, 559 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Muh b
Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Negara di…
Buku ini dimaksudnya setidaknya dapat memenuhi sebagian kebutuhan para hakim dalam mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum tata usaha hegara. Melalui apa yang disajikan buku ini dikiranya dapat lebih memperjelas dan menambah nuansa pengetahuan kita terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum tata usaha negara.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-19258-1-5
- Deskripsi Fisik
- vi, 642 hlm.; 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.02 Ind p
Hukum Keuangan Negara
keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada perjan, perum, PN-PN dan sebagainya. sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah keuangan…
- Edisi
- ed.1.,cet. 2
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-328-9
- Deskripsi Fisik
- xi, 406 hlm,; 23cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.43 Adr h
Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata USaha Negara: Konvensional dan El…
Pokok bahasan dalam buku ini, antara lain, filosofi, asas, dan karakteristik Hukum acara Peradilan TUN, Kelembagaan Peradilan TUN, Hukum Materiil dan Hukum Acara Peradilan TUn; Objek dan subjek snegketa di peradilan TUN. Peradilan elektronik pada peradilan TUN. Pendaftaran gugatan secara konvensional dan elektronik, pemeriksaan acara biasa, acara cepat dan acara singkatprosedur dismissal dan pe…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-623-218-366-7
- Deskripsi Fisik
- xx, 194 hlm.; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Sud p
Pengkajian Tentang Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara
hukum positif telah mempertegas kedudukan hakim sebagai pejabat negara. setidaknya terdapat 3 Undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya pejabat negara, terhadap hakim memiliki standarisasi khusus tentang fasilitas, hak dan protokoler berlaku. Karenanya pada level peraturan pemerintah secara teknis memberikan rincian hak dan fasilitas hakim sebagai pejabat negara.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-9931-6-5
- Deskripsi Fisik
- xiv, 423 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.014 Bud p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah