Rumusan hukum bidang pidana hasil rapat pleno kamar pidana MA RI menetapkan pembahasan-pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan disertai dengan solusi-solusi atau pemecah masalah yang mengenai hukum pidana acara, pidana khusus, pidana umum, kasus-kasus, dan non teknis
Bibliografi
membahas permasalahan-permasalahan dari beberapa daerah khususnya pidanan umum. pengadilan-pengadilan tinggi daerah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar kasus tindak pidana umum dan disertai dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan perkara tersebut
Tindak pidana kehormatan atau di sebut juga " pencemaran nama baik" merupakan salah satu jenis ke kajahatan yang saat inin banyak menjadi sorotan ditengah masyarakat. Namun kenyataan nya, masih banyak pihak yang belum memahami mengenai kejahatan yang di atur dalam KUHP imi. BUku yang konprehensif mengkajinseluk beluk kejahatan terhadap kehormatan bedasarkan ketentuan dalam KUHP idisertai dengan…
Pada buku ini tersedia informasi mengenai "Menegakkan Hukum Pidana; I. Pengauan PK Oleh JPU II. Pidana dibawah minimum khusus. yan dilaksanakan pada rapat kerja nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia pada tahun 2009. salah satu karakteristik pemikiran hukum pidana adalah ketaatan terhadap asas hukum …
Buku ini secara khusus membahas kapita selekta tindak pidana korupsi. Secara umum, pengertian korupsi dapat dirumuskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi sedang scara khusus pengertian korupsi dirumuskan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana dituangkan dalam berbagai undang-undang. Namun penggunaan istilah "korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)" lebih tepat. Adapun yang…
Buku ini membahas tentang kapita selekta hukum pidana yang disampaikan dalam rapat kerja nasional MA RI pada bulan Agustus 2008. Uraian pertama pada buku ini ialah tinjauan alat bukti elektronik khususnya tindak pidana "cyber crime" dikaji dari perspektif KUHAP (undang-undang nomor 8 tahun 1981). Ketiga, penggunaan teleconference menimbulkan aspek yuridik dikaji dari teoritik dan praktik peradi…
Pada edisi kedua ini dilakukan penyesuaian karena peraturan perundang-undangan. Buku ini mengungkap secara komprehensif proses pelimpahan berkasperkara ke kejaksaan; surat dakwaan; pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri;sikap pengadilan atas pelimpahan berkas perkara; prinsip-prinsip pemeriksaan di persidangan; pemeriksaan persidangan; requisitor-pleidoi-replik-duplik; putusan pengadila…