Dalam buku ini menghadirkan analisis dari hasil penelitian yang komprehensif mengenai pengaturan contempt of court dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia, kendala atau tantangan dalam praktik penanganan contempt of court, dan analisis pencegahan dan penanganan contempt of court perspektif reformasi kelembagaan dan independensi peradilan serta sasaran dan ruang lingku…
Sebagaimana kita ketahui bersama, dinamika praktik hukum dan penegakan perkara tipikor menunjukkan bahwa peraturan mahkamah agung yang berlaku saat ini belum adaptif dalam menjawab persoalan baru. selama ini fokus pengaturan lebih banyak terbatas pada pasal 2 dan 2 Undang-undang Tipikor, sementara isu penting lain seperti kerugian negara, uang pengganti, maupun pengaturan kewenangan pengadilan …
Buku ini menyajikan analisis komprehensif mengenai urgensi restrukturisasi. mencakup evaluasi situasi terkini. identifikasi permasalahan kelembagaan, serta tujuan dan arah perubahan yang diusulkan. substansi utamanya meliputi pemisahan fungsi yudisial dan non yudisial, konsolidasi pengawasan, transformasi pendidikan dan pelatihan menjadi pengembangan kompetensi, serta penguatan tata kelola tekn…
Buku ini menguraikan analisis permasalahan eksistensi, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis kewenangan pelantikan hakim oleh Ketua Mahkamah Agung serta analisis praktik empiris pengukuhan cakim oleh Ketua Mahkamah Agung. dalam buku ini tim penulis mengemukakan tiga pilihan kebijakan terkait permasalahan yang diangkat yaitu : pertama, pengambilan sumpah dan pelantikan oleh ketua mahkamah a…
Hukum konsumen hadir sebagai instrumen bagi semua orang khususnya para konsumen untuk mendapatkan perlindungan. Hukum konsumen di Indonesia yang didasarkan kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sekalipun belum optimal melindungi konsumen, sudah dapat dijadikan acuan penting. Kehadirannya amat vital dan mutlak untuk mengatur pesatnya lalu-lintas perdagangan yang me…
Salah satu tugas hukum, khusus dibidang ekonomi adalah menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan diantara konsumen, pengusaha, masyarakat dan pemerintah. Berdasar kerangka pemikiran demikian ini, buku ini menyajikan beberapa substansi dari living law hukum kartu kredit dan perlindungan konsumen yang berguna bagi masyarakat umum khususnya para pemakai kartu kredit, meliputi pembayaran den…
Sebagai jasa yang memberikan pelayanan dan persewaan lahan, usaha perparkiran penerapannya sering berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen. Peraturan tentang perparkiran yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang diharapkan mampu mengayomi masyarakat konsumen justru sering merugikan konsumen dengan munculnya klausula baku yang dibuat sepihat dan tidak berimbang oleh pelaku …
Keadilan dan perlindungan hukum bagi pasien adalah suatu kemutlakan. Para penyedia jasa kesehatan harus bersikap adil tanpa pilih kasih serta bekerja secara maksimal demi keselamatan dan kesehatan pasien. Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-udnang tentang Kesehatan harus menjadi dasar yang mengatur kesetaraan dan keadilan bagi kedua pihak. Buku ini secara lengkap menjelaskan tentang …
Kepercayaan adalah suatu konsep yang merupakan keinginan konsumen untuk melakukan transaksi perniagaan elektronik di internet. Manakala tidak ada perlindungan hukum bagi konsumen dalam suatu transaksi elektronik, maka segala upaya apapun untuk menarik konsumen untuk berbelanja di internet adalah suatu perbuatan yang sia-sia. Upaya untuk membangun kepercayaan konsumen untuk bertransaksi di inter…
Dengan disahkannya undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada tanggal 20 April 1999, maka sebagai hal baru bagi dunia usaha maupun konsumen, undang-undang ini perlu sosialisasi keseluruh anggota masyarakat bisnis dan konsumen agar pelaksanaannya menjadi efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang membawa dampak negatif khususnya terhadap konsumen itu sendiri. Undang-…