Proses dan Teknik Penyusustan Undang-undang

Kebijakan prolegnas diarahkan pada terbentuknya UU dibidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan. Secara oprasional prolegnas berisi daftar urutan rancangan Undang-undang (RUU) yang akan diundangkan menjadi UU. Pembentukan UU adalah pengaturan lebih lanjut dari …

Paparan Tuada Uldilag : Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran…

Buku ini berisi beberapa masalah dalam bidang hukum materil yang disampaikan oleh H. Andi Syamsu Alam, dkk dan cuplikan buku pengesahan kawin kontrak : pandangan Sunni dan Syi'ah.

Persamaan Persepsi Penerapan Hukum Demi Tercapainya Putusan yang Berkualitas …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

10 hlm.: 29,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.014 06 Ind p

Menegakkan Hukum Pidana: I. Pengajuan PK Oleh JPU II. Pidana Di Bawah Minimum…

Pada buku ini tersedia informasi mengenai "Menegakkan Hukum Pidana; I. Pengauan PK Oleh JPU II. Pidana dibawah minimum khusus. yan dilaksanakan pada rapat kerja nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia pada tahun 2009. salah satu karakteristik pemikiran hukum pidana adalah ketaatan terhadap asas hukum …

Menegakkan Hukum Pidana : I. pengajuan PK oleh JPU, II.Pidanadi bawah minimum…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

8 Hal ;29 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 MAH M

Paparan kapita selekta hukum pidana khusus : rapat kerja nasional Mahkamah Ag…

Buku ini secara khusus membahas kapita selekta tindak pidana korupsi. Secara umum, pengertian korupsi dapat dirumuskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi sedang scara khusus pengertian korupsi dirumuskan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana dituangkan dalam berbagai undang-undang. Namun penggunaan istilah "korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)" lebih tepat. Adapun yang…

Paparan Tuada Perdata: Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran …

Eksekusi putusan perdata merupakan ujung dari proses beracaradalam perkara perdata yang ditunggu-tunggu oleh pihak yang menang. Bagi pihak yang kalah merupakan proses awal untuk menggagalkan atau paling tidak untuk mengulur waktu. Banyak surat-surat masuk ke Mahkamah agung yang bernada tidak puas atas perlakuan KPN, dari pihak pemohon eksekusi melaporkan bahwa KPN mengulur-ngulur jalannya eksek…

Paparan Tuada Pidana : Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran …

Buku ini membahas tentang kapita selekta hukum pidana yang disampaikan dalam rapat kerja nasional MA RI pada bulan Agustus 2008. Uraian pertama pada buku ini ialah tinjauan alat bukti elektronik khususnya tindak pidana "cyber crime" dikaji dari perspektif KUHAP (undang-undang nomor 8 tahun 1981). Ketiga, penggunaan teleconference menimbulkan aspek yuridik dikaji dari teoritik dan praktik peradi…

Paparan Tuada Pengawasan : Rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI dengan jaja…

Buku ini berisi serba serbi tentang penyitaan dalam perkara perdata yang dipersiapkan dalam rangka peningkatan pengawasan oleh pimpinan pengadilan negeri kelas I, II, III dan para hakim tinggi pengawas.

Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hu…

Pada edisi kedua ini dilakukan penyesuaian karena peraturan perundang-undangan. Buku ini mengungkap secara komprehensif proses pelimpahan berkasperkara ke kejaksaan; surat dakwaan; pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri;sikap pengadilan atas pelimpahan berkas perkara; prinsip-prinsip pemeriksaan di persidangan; pemeriksaan persidangan; requisitor-pleidoi-replik-duplik; putusan pengadila…