Kamus Istilah Peraturan Bidang dalam Negeri : Kamus istilah peraturan dalam p…

Disamping menyususn dan menghimpun definisi istilah-istilah peraturan dan peraturan-peraturan Kementerian Dalam Negeri berupa keputusan Menteri, buku ini juga menjelaskan peraturan Menteri dan Intruksi Menteri yang di undangkan sejak tahun 1991 sampai dengan Mei 2010 sebanyak 3488 definisi.

Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Menjelaskan secara detail unsur-unsur sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain: asas-asas, pembentuk & pembentukan, teknik penyusunan, pengundangan/penyebarluasan, partisipasi, hirarki, fungsi, materi muatan, landasan formal dan materiil konstitusional, serta penegakan & pengujian peraturan perundang-undangan

Peraturan Sekretaris MA-RI No. : 01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Monitoring dan…

Pelaksanaan penerapan Standar Operasional Prosedur harus secara terus menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam setiap upaya monitoring akan mejadi bahan yang berharga dalam evaluasi sehingga penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan. Pedoman Monitoring dan Evaluasi SOP ini menjadi acuan bagi selu…

Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi

BUku ini berisi permasalahan yang di dalamnya perlu adanya persamaan persepsi untuk penerapan hukumnya. Permasalahan terebut membahas hal pembatasan upaya hukum kasasi yang diatur pasal 45A UU MA, Hal pemberhetian kades oleh bupati dan status daerah otorita, Hal lenggang waktu pengajuan gugatan Eks pasal 55 uu PERATUN. Hal keabsahan alat bukti surat pengadilan, hal siapa yang didukan sebagai pe…

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indones…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

32 hlm.; 27.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.2 MAH K

Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan at…

Dalam rangka penerapan kebijakan dan pedoman anggaran perlu mengatur adanya kepastian waktu penyelesaian tagihan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada satuan kerja. Satuan kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani APBN

Hukum Perburuhan

Persoalan ketenagakerjaan begitu luas dna kompleks meliputi syarat-syarat kerja termasuk jam kerja dan waktu istirahat, upah dan jaminan sosial, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, keselamatan dan kesehatan kerja, kondisi ketenagakerjaan, hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial, kesejahteraan tenaga kerja, outsourcing tenaga kerja dalam perusahaan, perlindungan hukum tena…

Peraturan-peraturan peradilan

Buku ini berisi undang-undang No.14 tahun 1970 tentang etentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman; undang-undang No.13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung; peraturan pemerintah No.45 tahun 1957 tentang pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madoera; undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan; undang-undang No.49 tahun 1960 tentang p…

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman P…

Buku ini merupakan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Buku ini disusun agar dapat digunakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilang yang berada di bawahnya untuk menstandarkan prosedur-prosedur penting dalam menyelenggarakan pel…

Kompilasi Peraturan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung

Pemberlakuan sistem kamar dimahkamah agung ditandai dengan lahirnya surat keputusan ketua mahkamah agung nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 september 2011 dalam sejarah mahkamah agung surat keputusan tersebut menjadi momentum perubahan sistem penanganan perkara di mahkamah agung dari sistem tim menjadi sistem kamar lahirnya SK ini didahuli oleh sebuah proses panjang yang dilakukan secara terst…