Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Seleksi, Pemilihan dan Pengajuan H…

Penyusunan naskah ini dilakukan sebagai salah satu strategi dan kebijakan dalam rangka merumuskan kebijakan ataupun peraturan yang dapat menghasilkan hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil dan negarawan, serta menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. buku ini menawarkan gagasan model seleksi hakim kostitusi yang tidak sesuai amana…

Kebijakan Kepatuhan Hakim Agung Atas Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Ma…

Pembentukan rumusan hukum atas hasil rapat pleno kamar dengan tujuan untuk dipedomani dalam rangka menjaga konsistensi dan keseragaman putusan Mahkamah Agung selaku pengadilan tertinggi. namun demikian, dalam kajian ini ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya : bagaimana keberlakuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar bagi kalangan para hakim agung dan kepatuhan penerapan rumusan hukum …

Evaluasi Prioritas Nasional Mahkamah Agung RI Dalam Rencana Kerja Pemerintah …

rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia emas 2045. Tema RKP tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia emas 2045 serta untuk mencapai target sas…

Evaluasi terhadap pengisian, pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Hakim …

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman tidak saja dilaksanakan oleh hakim karier. sebab, sejak era reformasi, di beberapa pengadilan khusus (seperti dalam pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan HAM, pengadilan perikanan, dan pengadilan pajak) pelaksanaan kekuasaan kehakiman juga dilaksanakan oleh hakim ad hoc yang eksistensinya telah diatur dalam undang-undang. da…

Urgensi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman…

Urgensi perubahan peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan/atau pejabat pemerintah (onrechtmatige Overheidsdaad) dikarenakan adanya kebimbangan dalam penerapan hukum oleh hakim dalam praktik di lingkungan pengadilan tata usaha negara setelah pengalihan kewenangan dari pen…

Pembentukan Pengadilan Kelas IA Khusus di Lingkungan Peradilan Agama

Salah satu fungsi Mahkamah AGung adalah mengatur organisasi, administrasi, finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Tercakup dalam fungsi ini peningkatan kapabilitas dan kapasitas pengadilan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan peningkatan kualitas putusan sebagaimana tujuan mahkamah agung yang terkandung dalam cetak biru pembaruan peradilan mahkamah agung tah…

Islamic Transaction Law In Business : dari teori ke praktik

Didasari bahwa 99% kegiatan bisnis berkaitan dan bersentuhan langsung dengan aspek hukum, sehingga jika diabaikan atau kurang cermat dalam aplikasinya, bukan tidak mungkin di kemudian hari bisnis akan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan dan mengalami risiko yang sangat fatal. Jadi, kesadaran bahwa semua kegiatan bisnis akan berkaitan dengan aspek hukum, perlu lebih dicermati dan disadari s…

Formulasi jenis uqubat terhadap pelaku jarimah pemerkosaan dan pelecehan seks…

Beberapa ketentuan pasal dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menunjukkan adanya pilihan sanksi terhadap pelaku jariman (tindak pidana), sehingga tidak adanya aksentuasi dalam pengaturan penjatuhan uqubat (sanksi pidana) bagi Terdakwa kasus jarimah (tindak pidana) pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak, dinilai masih menyimpan problematis terhadap upaya penerapan p…

Communication Skills Toolkit

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-0-17-012974-9

Deskripsi Fisik

ix, 293 hlm.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

378.170 281 Gre c

Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas pera…

Buku ini disusun dalam rangka menjelaskan secara komprehensif mengenai upaya-upaya modernisasi manajemen perkara, mulai dari pelaporan perkara berbasis elektronik, migrasi ke majaemen perkara berbasis elektronik, hingga peradilan online. kesemuanya itu dalam rangka menciptakan keberlangsungan dan kesinambungan kebijakan mahkamah agung yang ingin bertransformasi menjadi peradilan modern dan prof…