Perubahan konfigurasi ketatanegaraan mengakibatkan diundangkannya beberapa undang-undang, yang bukan saja telah mengubah hukum materiil peradilan tata usaha negara, namun juga telah menambahkan hukum acara khusus di peradilan tata usaha negara. adapun kemajuan teknologi informasi di samping telah mengubah business process, dalam prosedur/tata laksana pemerintahan (melalui e-Government), juga te…
Buku kajian ini didasari oleh keberadaan teknologi informasi yang disinyalir mulai memberikan dampak pada meningkatnya jumlah kasus perceraian, serta menjadi pemicu terjadinya faktor-faktor perceraian di pengadilan. data penelitian lapangan yang melibatkan pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam wilayah provinsi jawa timur, provinsi jawa barat, provinsi bali dan provinsi sumatera barat men…
Buku ini disusun berdasarkan analisis dan kajian terhadap kondisi keragaman (diskursus) sikap dan pandangan hakim peradilan tata usaha negara atas hal tersebut. Di dalamnya, tim penulis memaparkan problematika konsep, yuridis dan sosiologis terkait keragaman (diskursus) sikap dan pandangan hakim peradilan tata usaha negara atas penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuhnya…
Buku ini merupakan salah satu upaya dukungan data dan informasi ilmiah yang dihasilkan oleh para peneliti andal di balitbang diklat hukum dan peardilan. buku penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sebagai landasan ilmiah bagi pengambilan kebijakan Mahkamah Agung, khususnya dalam hal pengembangan sumber daya manusia di bidang teknis peradilan. penelitian ini berdasarkan kajian anal…
Pembentukan Undang-undang adalah Pengaturan lebih lanjut dari UUD 1945 yang materinya mencakup; (1) hak-hak asasi manusia, (2) hak dan kewajiban warga negara, (3) Pelaksanaan dan Penegakan Kedaulatan negara, (4) wilayah negara dan pembagian daerah, (5) kewarganegaraan dan kependudukan, serta (6) keuangan negara. pada hakikatnya, pembentukan Undang-undang adalah sebuah proses perumusan kebijakan…
Teori hukum konvergensi merupakan pemahaman konseptual dan teoretikal dari penyatuan (convergence) variabel-variable teknologi, ekonomi, dan hukum terhadap hubungan manusia dan masyarakat di abad informasi digital. Paradigma dari konvergensi tatanan hukum dapat dilakukan untuk memahami lebih mendalam keterkaitan persamaan atau perbedaan antara sistem hukum, atau membandingkan sistem hukum yang …
Buku ini adalah sebagai salah satu penuntun dalam mengenalkan kepada peserta didik terhadap kajian pengantar ilmu hukum dalam dinamika perkembangannya. Segala materi yang terangkum di dalamnya di akumulasi dari berbagai pandangan para pakar hukum yang turut memberikan sumbangan pemikiran tentang laju eksistensi hukum tanah air.
Memberikan gambaran tentang pengertian hukum di Indonesia, sejarah hukum Indonesia, sumber hukum dan tertib hukum, sistem hukum Indonesia, politik hukum nasional Indonesia, pembidangan hukum kenegaraan dan tata hukum Indonesia, pembidangan hukum peradilan dalamtata hukum Indonesia, pembidangan hukum ekonomi dalam tata hukum Indonesia, pembidangan hukum pengelolaan sumber daya alam dalam tata h…
Memberikan penjelasan berkenaan pertimbangan hukum dalam menolak atau mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dilihat dari aspek filsafat, aspek teori/ilmu, dan oleh hakim peradilan tata usaha negara dalam menyelesaikan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, bagaimana mekanisme pelaksanaan penetapan penundaan keputusan tata usaha negara.
Buku ini membahas dan memperbandingkan tahap pra-persidangan (pre-trial justice), termasuk asas-asas hukum acara pidana. Buku ini menyajikan juga perbandingan wewenang jaksa di banyak negara dalam menilai apakah suatu perkara layak dituntut atau tidak. tahap ini umumnya dilakukan apabila suatu penyidikan sudah berakhir. Bab selanjutnya membahas dan memperbandingkan tahap akhir pra-persidangan, …