Hukum agraria dalam tanya jawab

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

223 hal; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 Hal h

Konsolidasi tanah perkotaan dalam perspektif otonomi daerah

Buku ini mencoba menemukan jalan pemecahan terhadap proses dan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, yang akan ditelusuri sedemikian rupa apakah pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan tersebut telah sesuai dengan aspirasi, khususnya bagi peserta konsolidasi tanah itu sendiri.

Hukum Agraria Antar Golongan

Diwaktu belakangan nampaknya istilah "hukum agraria" lebih banyak di pergunakan daripada istilah hukum tanah. Istilah pertama ini memberi lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula didalamnya berbagai hal mempunyai hubungan pula dengan, tetapi tidak melulu dengan mengenai tanah.

Sendi-sendi hukum Agraria

Buku ini sebagai bahan tingkat pertama pendidikan tinggi hukum, meliputi segenap bidang hukum. Menjadi landasan yang serba pokok (asasnya), serba dasar (kerangkanya) dan serba umun (pengertiannya) bagi masing-masing bidang ilmu hukum positif. Maka pengajaran pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indoneia seyogyanya menjamin kesinambungan pengetahuan mahasiswa hukum sejak awal sampai akhir pendidi…

Sertifikasi Hakim yang menangani perkara pertanahan

Buku ini menyoroti kompleksitas permasalahan hukum pertanahan yang tidak hanya berpusat pada persoalan yuridis semata, melainkan juga multisektoral dan multidimensi yang berkelindan dengan persoalan yang menyangkut aspek lain, antara lain : ekonomi, sosial, politik, budaya, teritorial pemerintahan serta aspek agrarian lainnya dengan makna yang lebih luas. oleh karena itu, buku ini disusun untuk…

Sertifikat hak atas tanah

Buku ini menjelaskan apakah tujuan dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari para pembuat undang-undang dan bagaimanakah tinjauan kekuatan yuridis sertifikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia.

Pengadaan tanah untuk pembangunan

Pengadaan tanah untuk pembangunan di Indonesia selalu menimbulkan konflik karena regulasi yang ada selama ini tidak terbentuk undang-undang yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Persoalan mendasar adalah nilai ganti rugi tidak menjamin kehidupan yang lebih baik bagi pemegang hak atas tanah, karena itu sudah saatnya pendekatan hukum diganti dengan pendekatan kesejahteraan

Hukum agraria sengketa pertanahan penyelesaian melalui arbitrase dalam teori …

Buku ini mengemukakan konsep penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan dan pelembagaannya sebagai suatu kebutuhan. Konsep tersebut merupakan penyelesaian sengketa dengan prosedur sederhana, cepat, dan memenuhi unsur kepastian hukum, serta keadilan. Arbitrase dapat menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan karena salah satunya menekankan unsur itikad baik…

Himpunan/peraturan/instruksi/surat edaran/di bidang agraria/pertanahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 251 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.044 Ind h

Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan - Laporan Komisi N…

Inkuiri nasional untuk hak masyarakat adat sangat penting karena adanya multimediasi pelanggaran hak asasi yang dialami oleh perempuan adat atau masyarakat hukum adat di negara kita. Hutan bagi masyarakat adat khususnya perempuan, bukan hanya pertumbuhnya aneka ragam hayati namun disanalah sumber dan gantungan hidup, ranah spiritualitas, penyeimbang makro dan mikro kosmik. Komnas HAM memilih…