Upaya Meningkatkan Kinerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Buku ini berisi pembahasan mengenai peningkatan kemampuan SDM Kepaniteraan, peningkatan kapasitas pendataan perkara, peningkatan sarana dan prasarana termasuk perangkat teknologi informasi, peningkatan mekanisme pengawasan dan pelaporan perkara secara berkala, upaya peningkatan pelayanan publik melalui transparasi dan pembukaan akses terhadap informasi perkara, dan keadaan perkara di Mahkamah A…

Laporan Tahunan 2007 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

88 hlm, ; 27 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 Ind l

KEBEBASAN HAKIM DALAM MENERAPKAN SANKSI PIDANA MINIMUN KHUSUS

this tittle dissertation is "indeoendence of judge in applying punishment for specific minimum punishment", this dissertation resparch raised the legal issues about position and autonomy of the judge in the criminal justice, the ratio legis of minium punishment criminal specific of law, ratio decidenci of the judge's decision which deviate minimum punishment threshold in regulation. the methods…

Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi…

Buku ini memang berjudul "Hukum Agraria Indonesia", tetapi yang dibahas terbatas pada hukum tanah, sebagai bidang hukmu yang utama dari kelompok hukum agraria dalam arti luas, menurut pengertian UU pokok agraria. Pembahasan tambahan pada edisi revisi ini mengenai hubungan fungsional antara hukum tanah nasional dan hukum adat serta konsepsi yang mendasarinya. Hal-hal baru juga mengenai PP No. 40…

Laporan Pembangunan Masjid AL-Mahkamah

Keberadaan masjid dilingkungan kantor Mahkamah Agung memang sangat didambakan oleh warga Mahkamah Agung yang jumlahnya lebih dari 1.250 orang untuk dapat membangun masjid, seluruh warga peradilan dan keempat lingkungan peradilan dari seluruh Indonesia, mulai mengumpulkan dana pada awal tahun 2002 sampai 2011. Buku laporan ini terdiri atas: laporan keuangan pembangunan masjid Mahkamah Agung, has…

Upaya mencapai tujuan pemindanaan dalam perkara pencurian ( penyesuaian batas…

Permasalahan utama dalam penelitian ini tentang kedudukan dan kekuatan mengikat perma No 2 tahun 2012, serta berlakunya prema tersebut dalam upaya mencapai tujuan pemindanaan, khususnya dalam perkara pencurian ringan. penelitian ini bersifat dekriptif dengan metode doktrinal atau normatif. perma nomor 02 tahun 2012 termasuk "peraturan perundang-undangan lain" yang bersifat otonom yang dibentuk …

Permasalahan Hukum Pidanan Militer

rapat kerja nasional yang diselenggarakan oleh mahkamah agung RI dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia yang diadakan pada tahun 2008, rapat ini menghasilkan pembahasan-pembahasan mengenai permaslahan hukum militer

Prospektif peradilan militer dalam hukum nasional

keberadaan peradilan militer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan sejarah panjang perubahan konstitusi di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah perang dunia ke-2 yang dikenal dengan nama "Kijgraad" dan "Hoog Militair Aereehtshof" termasuk yuridiksi dan kompetensi yang diberikan kepada peradilan militer sesuai perundang-undangan yang berlaku sejalan dengan perubahan konstitusi pada saat …

Modul Pelatihan untuk Pelatih : Akses Perempuan Terhadap Keadilan

Modul ini dimaksudkan sebagai referensi bagi hakim yang akan menjadi fasilitator pada pelatihan akses perempuan terhadap keadilan maupun pelatihan tentang hak assasi perempuan. akses perempuan terhadap keadilan juga merupakan suatu tugas kompleks yang memerlukan layanan, sektor keamanan dan peradilan yang responsif gender, serta perubahan-perubahan norma sosial. respon yang ditujukan kepolisian…

Non-Conviction based asset forfeiture sebagai alternatif memperoleh kembali k…

Kejahatan bermotif ekonomi telah mengakibatkan kerugian negara. penindakannya sebatas pada penjatuhan pidana kepada pelaku (in peronam) namun belum menyentuh hasil kejahatan itu. perampasan pidana sulit dilaksanakan saat terdakwanya meninggal dunia atau melarikan diri. non conviction based asset forfeiture merupakan perampasan secara perdata (inremI yang ditujukan kepada aset pelaku tanpa mela…