Pada edisi kedua ini dilakukan penyesuaian karena peraturan perundang-undangan. Buku ini mengungkap secara komprehensif proses pelimpahan berkasperkara ke kejaksaan; surat dakwaan; pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri;sikap pengadilan atas pelimpahan berkas perkara; prinsip-prinsip pemeriksaan di persidangan; pemeriksaan persidangan; requisitor-pleidoi-replik-duplik; putusan pengadila…
Buku ini mengkaji secara panjang lebar ruang lingkup proses penanganan perkara pidana, yang membahas secara spesifik seputar proses penyelidikan dan penyidikan meliputi penjelasan secara singkat proses penaganan perkara pidana, pembuktian, tersangka/terdakwa, praperadilan, penyidikan, koneksitas, ketentuan khusus acara pidana, dan kejaksaan.
Buku ini mengemukakan tentang sejarah dan perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, prinsip hukum kepailitan, harta dan kurator dalam kepailitan, tinjauan debitur yang dapat dipailitkan dan keberadaban pengadilan niaga dalam sengketa kepailitan. dalam buku ini juga dikemukakan beberapa kasus kepailitan yang telah diputus oleh pengadilan niaga, putusan kasasi Mahkamah Agung dan peninjauan kemb…
Persoalan ketenagakerjaan begitu luas dna kompleks meliputi syarat-syarat kerja termasuk jam kerja dan waktu istirahat, upah dan jaminan sosial, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, keselamatan dan kesehatan kerja, kondisi ketenagakerjaan, hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial, kesejahteraan tenaga kerja, outsourcing tenaga kerja dalam perusahaan, perlindungan hukum tena…
Bibliografi
mendasarkan penelitian pada kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. pembahasan dalam buku ini diawali dengan uraian mengenai dasar ilmiah penelitian hukum normatif. selanjutnya dijelaskan perihal prosedur mencari dan menemukan bahan-bahan hukum
Buku ini membahas tentang menjalankan perkara-perkara perdata yang termasuk wewenang pengadilan negeri, penanganan perkara-perkara di persidangan, pembuktian musyawarah dan putusan, perkara-perkara perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang pengadilan negeri, penanganan perkara-perkara di persidangan, pembuktian dalam perdata, musyawarah putusan.
Bibliografi : hlm. 417
Buku laporan hasil penelitian ini di buat sebagai bentuk pertanggungjawaban kapuslitbang kepada pimpinan MA-RI serta berbagai dokumentasi telah selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut penelitian yang di gunakan dalam kajian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis dengan pendekatan perUU dan pendekatan kasus yang perlu di pahami adalah ratio decidendi yaitu alasan hukum yang di gunakan oleh…
Dalam buku ini didapat adanya putusan yang merupakan titik singgung dari 2 (dua) putusan pada pengadilan yang berbeda tentang 1 (satu) objek perkara, misalnya adanya titik singgung antar perkara perdata dengan perkara kepailitan dan ada juga titik singgung antara putusan perkara perdata dengan perkara pidana. Dengan adanya dua putusan berbeda tentang satu objek yang sama, maka keluarnya adalah …