Ditapis dengan
KEBEBASAN HAKIM DALAM MENERAPKAN SANKSI PIDANA MINIMUN KHUSUS
this tittle dissertation is "indeoendence of judge in applying punishment for specific minimum punishment", this dissertation resparch raised the legal issues about position and autonomy of the judge in the criminal justice, the ratio legis of minium punishment criminal specific of law, ratio decidenci of the judge's decision which deviate minimum punishment threshold in regulation. the methods…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 297 hlm, ; 29 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340 Ami K
Upaya mencapai tujuan pemindanaan dalam perkara pencurian ( penyesuaian batas…
Permasalahan utama dalam penelitian ini tentang kedudukan dan kekuatan mengikat perma No 2 tahun 2012, serta berlakunya prema tersebut dalam upaya mencapai tujuan pemindanaan, khususnya dalam perkara pencurian ringan. penelitian ini bersifat dekriptif dengan metode doktrinal atau normatif. perma nomor 02 tahun 2012 termasuk "peraturan perundang-undangan lain" yang bersifat otonom yang dibentuk …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 29 cm;146 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 345 DWI p
Permasalahan Hukum Pidanan Militer
rapat kerja nasional yang diselenggarakan oleh mahkamah agung RI dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia yang diadakan pada tahun 2008, rapat ini menghasilkan pembahasan-pembahasan mengenai permaslahan hukum militer
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 29 hlm.; 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 343.01 MAH p
Non-Conviction based asset forfeiture sebagai alternatif memperoleh kembali k…
Kejahatan bermotif ekonomi telah mengakibatkan kerugian negara. penindakannya sebatas pada penjatuhan pidana kepada pelaku (in peronam) namun belum menyentuh hasil kejahatan itu. perampasan pidana sulit dilaksanakan saat terdakwanya meninggal dunia atau melarikan diri. non conviction based asset forfeiture merupakan perampasan secara perdata (inremI yang ditujukan kepada aset pelaku tanpa mela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 29cm;125 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 345 DAV n
Putusan Hakim Diluar Dakwaan Perkara Tindak Pidana Narkotika
Permasalahan utama yang diangkat dari penelitian ini adalah tentang banyaknya putusan diluar dakwaan dalam perkara narkotika khususnya yang diputuskan oleh pengadilan negeri, secara normatif pada pasal 182 (4) KUHP telah menentukan bahwa musyawarah hukum untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang. Namun dalam praktek…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 131 hlm,; 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 345. 01 HEN p
Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE)
Buku ini berisi penjelasan tentang sistem informasi secara tehnis fungsional, pengaturan alat bukti elektronik sebelum berlakunya UU no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pembuktin setelah berlakunya Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 18 hlm.; 29 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.06 MAH P
Pemindanaan Terhadap Terdakwa Anak Yang Terancam Pidana Hukuman Khusus Dalam …
Penulisan tesin ini membahas tentang permasalahan pemindanaan terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimun khusus dalam praktek di pengadilan sebelum berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dari hasil penelitian ini bersifat yuridis normatif berdasarkan sumber data sekunder dengan cara meneliti bahan pustaka yang meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier.…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 169 hlm ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 345. 08
Keadilan Restoratif Sebagai Kebijakan Pidana Dalam Putusan Hakim Atas Kasus P…
Keadilan restoratif dimaknai sebagai pemulihan keadaan korban dan masyarakat oleh terdakwa. Sebagai pemenuhan kewajibannya karena menginsyafi kesalahannya, dala, prakti penelitian, masyarakat sering tidak puas atas putusan hakim yang tidak mengakomodir konsep keadilan restoratif. Sesuai hasil penelitian, seharusnya dalam kasus ''orli masudara" alias oling dan Asman Husin dapat diterapkan konsep…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 153 hlm. ; 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 345. 03 IDE k
Permasalahan Hukum Pidana Khusus
buku ini membahas berbagai permaslahan hukum pidana khusus diberbagai daerah indonesia yang dimana dibagi menjadi kategori khusus seperti ttindak pidana korupsi, tindak pidana kehutanan, narkotika, tindak pidana perikanan, pengadilan anak, tindak pidanan pencurian uang dan lain-lain
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 Ind p
Rumusan Hukum Bidang Pidana Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
Rumusan hukum bidang pidana hasil rapat pleno kamar pidana MA RI menetapkan pembahasan-pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan disertai dengan solusi-solusi atau pemecah masalah yang mengenai hukum pidana acara, pidana khusus, pidana umum, kasus-kasus, dan non teknis
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 51 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 Ind r
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah