Buku ini mengulas konsepsi teoretis dan praktis mengenai penguasaan dan pengusahaan hutan. Selain itu, pembahasan antara lain mengenai asas dan tujuan, teknis pengurusan hutan, masyarakat hukum adat dan hutan adat, serta persoalan kontemporer di bidang kehutanan menjadikan tulisan ini secara komprehensif dari sudut pandang filosofis, teoretis, dan dogmatika hukum.
Buku ini pada pokoknya berisi uraian tentang strategi dan upaya mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini perlu segera dilakukan untuk keberhasilan penegakan hukum dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat semakin mempertangguh ketahanan nasional.
Pembahasan dalam buku ini dimulai dengan suatu pendahuluan yang menguraikan dasar-dasar ilmu hukum administrasi negara sebagai pengetahuan modern, komunikatif, dan kajian keilmuan hukum sebagai unsur utama secara teoretis dan menggunakan medium komunikasi keilmuan hukum, hingga menguraikan bentuk-bentuk kebijakan yang dimungkinkan oleh hukum administrasi negara dan berbagai bentuk deviasi hukum…
Hadirnya buku ini ingin menguraikan kekuasaan secara lebih terstruktur dan lengkap yang merupakan kajian ilmu politik banyak hal yang bisa kita dapatkan dari kekuasaan, jika dihadirkan secara terstruktur dan lengkap. Misalnya kita dapat mempelajari kekuasaan dan pengaruh, elite, wewenang, legitimasi, kekuasaan negara, kekuasaan politik, kepemimpinan, sistem politik, kedaulatan, trias politica d…
Buku ini memberikan gambaran mengenai hukum pajak meliputi pengertian dan sejarah perpajakan di Indonesia; asas-asas; falsafah; fungsi, subjek dan objek, penggolongan dan jenis pajak; kerahasiaan, pajak; teori dan sistem pemungutan pajak; sanksi pajak; kepastian hukum dan penyelesaian sengketa pajak serta perbandingan pajak di beberapa negara.
Buku ini berisi tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh orang asing sewaktu bertempat tinggal di Indonesia. Perbuatannya dapat menyangkut berbagai bidang hukum antara lain bidang kewarganegaraan, perkawinan, penanaman modal asing, perbankan, perikanan, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Dilengkapi juga dengan kasus-kasus yang terjadi di dalam praktik, sehingga memperoleh gambaran hukum po…
Dalam buku ini semua rumusan delik dirinci bagian inti deliknya (delictsbestandelen) agar memudahkan penuntut umum menyusun dakwaan dan terdakwa atau penasihat hukumnya dalam mengajukan pembelaan, karena bagian inti delik itulah yang harus dibuktikan di sidang pengadilan. Apabila bagian inti delik tidak terbukti maka putusan adalah bebas (vrijspraak).
Buku ini mengkaji tentang politik hukum keimigrasian di Indonesia terutama terkait dengan pemberian izin tinggal terbatas bagi orang asing atau warga negara asing di Indonesia. Dilampirkan juga UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
KUHP yang diwariskan dari pemerintah kolonial, dirasakan sudah tidak relevan lagi khususnya dikaitkan dengan negara yang telah merdeka. Teori-teori pidana konremporer telah berkembang pesat dan tidak sesuai lagi dengan KUHP. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diakomodasi dalam undang-undang atau setidak-tidaknya dilakukan penafsiran yang bersifat futuristik sehingga kete…
Untuk mewujudkan prinsip supremasi hukum, maka penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum seperti badan-badan peradilan, kepolisian, kejaksaan, KPK, Komisi Yudisial (KY) LPSK dan lembaga penegakan hukum lainnya dan berfungsi sesuai dengan asas dan tujuan diadakannya lembaga penegakan hukum tersebut. Dalam perspektif lembaga kekuasaan kehakiman, maka dengan sendirinya lembaga peradilan sebagai p…