Perubahan konfigurasi ketatanegaraan mengakibatkan diundangkannya beberapa undang-undang, yang bukan saja telah mengubah hukum materiil peradilan tata usaha negara, namun juga telah menambahkan hukum acara khusus di peradilan tata usaha negara. adapun kemajuan teknologi informasi di samping telah mengubah business process, dalam prosedur/tata laksana pemerintahan (melalui e-Government), juga te…
Sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum, perhatian terhadap penerapan restorative justice semakin besar dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, restorative justice sudah direspons dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam undang-undang tersebut, pendekatan restorative justice diakomodasi dalam bentuk diversi. Karen…
Di antara permasalahan sistem penegakan hukum pidana yang ada dan diberlakukan selama ini masih berorientasi pada penghukuman yang bersifat retributive justice. Akibatnya, terjadi persoalan dalam tataran eksekusi khususnya di lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcapacity atau melebihi kapasitas yang seharusnya sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan narapidana. Pendeka…
Di Indonesia, perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah ditetapkan sebagai tindak pidana dan diatur dalam Bab XVI Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan terkait bagaimana sistem pemidanaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi …
Kriminalisasi kejahatan teknologi informasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri atas perumusan tindak pidana dan perumusan sanksi pidana. Dalam hal perumusan tindak pidana pada dasarnya perbuatan pokoknya sana dengan pengaturan dalam KUHP, hanya dalam lingkupnya adalah dunia maya. Kriminalisasi cybercrime yang ada dalam udnang-undang terseb…
Merupakan hasil pengkajian hukum secara normatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan terkait perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana di indonesia, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan belum secara op…
Buku ini memaparkan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis serta perumusan pengaturan materi muatan yang berkaitan dengan persoalan tersebut di atas. buku berbasis penelitian ini diharapkan menjadi pemantik bagi Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan pentingnya menerbitkan kebijakan terkait pedoman pemidanaan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang narkotika dalam rangka mengatasi persoalan t…
Pembentukan rumusan hukum atas hasil rapat pleno kamar dengan tujuan untuk dipedomani dalam rangka menjaga konsistensi dan keseragaman putusan Mahkamah Agung selaku pengadilan tertinggi. namun demikian, dalam kajian ini ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya : bagaimana keberlakuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar bagi kalangan para hakim agung dan kepatuhan penerapan rumusan hukum …
Buku ini menguraikan analisis permasalahan eksistensi, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis kewenangan pelantikan hakim oleh Ketua Mahkamah Agung serta analisis praktik empiris pengukuhan cakim oleh Ketua Mahkamah Agung. dalam buku ini tim penulis mengemukakan tiga pilihan kebijakan terkait permasalahan yang diangkat yaitu : pertama, pengambilan sumpah dan pelantikan oleh ketua mahkamah a…
Bidang kajian yang mempunyai keterkaitan dengan matematika atau mengandung tampilan angka dan perhitungan seperti statistika sering kali membuat banyak orang terbebani untuk mempelajarinya. Deretan rumus, teorema, dan angka-angkanya benar-benar memusingkan dan menjemukan. Hal ini makin diperparah apabila pembahasan materi ditampilkan dengan kurang membumi dan terlalu bertumpu pada aspek teoriti…